Dewi Yuliani
Dewi Yuliani

Sabtu, 03 Juli 2021 08:04

Person In Charge (PIC) Tim Koordinasi dan Supervisi Bidang Pencegahan (Korsupgah) Wilayah VIII KPK Sulawesi Selatan, Tri Budi.
Person In Charge (PIC) Tim Koordinasi dan Supervisi Bidang Pencegahan (Korsupgah) Wilayah VIII KPK Sulawesi Selatan, Tri Budi.

Pesan KPK, Panitia Tender Jangan Genit

Pokja harus bekerja sesuai dengan rambu-rambu yang ada, dan menghindari intervensi dari berbagai pihak, baik legislatif maupun pihak lain.

MAKASSAR, BUKAMATA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan agar panitia tender atau Pokja Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) jangan genit. Dalam artian, jangan bertemu siapapun saat bertugas sehingga tidak mudah diintervensi.

Hal tersebut disampaikan Person In Charge (PIC) Tim Koordinasi dan Supervisi Bidang Pencegahan (Korsupgah) Wilayah VIII KPK Sulawesi Selatan (Sulsel), Tri Budi, saat menyambangi Kantor Gubernur Sulsel, Jumat, 2 Juli 2021. Kedatangan KPK, untuk melakukan pertemuan bersama Pelaksana Tugas Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Andi Bakti Haruni dan Pokja, serta Pelaksana Tugas Kepala Inspektorat Sulsel, Sulkaf S Latif.

Dalam pertemuan tersebut, KPK memberikan beberapa catatan terhadap kinerja Pokja pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Pemprov Sulsel terkait sejauh mana pengerjaan program yang berasal dari APBD, PEN dan DAK. Diantaranya masalah pekerjaan yang belum dikerjakan, kemudian DAK yang masih terhambat masalah petunjuk teknis yang lambat dari Kementerian.

Tri Budi mengingatkan agar para pokja bekerja sesuai dengan rambu-rambu yang ada, dan menghindari intervensi dari berbagai pihak, baik legislatif maupun pihak lain.

"Kita harus belajar dari masa lalu. Seharusnya pengadaan barang dan jasa di pemerintah provinsi tidak diintervensi oleh pihak manapun untuk kepentingan manapun, agar manfaat kepada masyarakat bisa lebih baik. Jika ada intervensi, sampaikankanlah kepada pihak kami," tegasnya.

Ia juga telah mengingatkan kepada Pelaksana Tugas Kepala Biro PBJ, Andi Bakti Haruni, agar pokjanya jangan genit. "Jadi lebih ke kode etik. Kalau ada intervensi, harus melaporkan ke KPK. Karena ini pencegahan pasca penindakan, jangan sampai nanti terulang lagi," pesannya.

Sementara itu, Andi Bakti Haruni menyambut baik kunjungan KPK dalam rangka memberikan penguatan. "Yang terpenting tetap harus menjalankan sesuai dengan standar prosedur dan mengingatkan Pokja jangan genit. Maksudnya, jangan ketemu dengan siapa-siapa saat bertugas untuk menghindari intervensi," jelas Andi Bakti.

Ia mengatakan, kedatangan KPK untuk memantau langsung kondisi dan proses lelang di Biro PBJ. Ada beberapa hal dilaporkan, tentang keadaan yang sedang berlangsung. Kendalanya dan bagaimana proses perbaikannya.

"Saya laporkan, kami sudah mulai aktifkan dewan pertimbangan etik yang pernah ada dulu. Kami sedang merumuskan perbaikan penghasilan tunjangannya, dan untuk sarana kerja juga harus diperbaiki," jelasnya.

Andi Bakti menambahkan, pekerjaan ini dipantau oleh KPK, dan jika ada intervensi maka harus dilaporkan segera. "Biar tidak ada yang melanggar, dan kalau ada intervensi, harus segera dilaporkan ke mereka. Ada yang hotline yang disiapkan," imbuhnya. (*)

 

#KPK #Pemprov Sulsel #Biro Pengadaan Barang dan Jasa #Panitia Tender #Andi Bakti Haruni