Dugaan Pelanggaran Kode Etik Mulyono Caco, Komisi ASN Turun Tangan

MAKASSAR, BUKAMATA - Kasus dugaan pelanggaran kode etik Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dilakukan Koordinator Pengawas SMA/SMK di Dinas Pendidikan Sulsel, kini ditangani Komisi ASN. Hal tersebut diketahui berdasarkan Surat Komisi ASN Nomor UND-401/KASN/6/2021 yang ditujukan kepada Gubernur Sulsel.

Dalam surat tersebut disampaikan, Komisi ASN meminta agar Gubernur Sulsel menugaskan Kepala BKD Sulsel, Inspektur Sulsel, dan Kepala Dinas Pendidikan Sulsel, untuk mengikuti rapat virtual bersama Komisi ASN. Rapat tersebut untuk menindaklanjuti adanya dugaan pelanggaran kode etik, kode perilaku, dan netralitas ASN yang dilakukan Mulyono Caco.

Diketahui, Mulyono Caco telah menjalani pemeriksaan di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulsel, Jumat, 25 Juni 2021 lalu. Kepala BKD Sulsel, Imran Jausy, mengungkapkan, Mulyono Caco sudah menjalani pemeriksaan di BKD Sulsel. Hasilnya masih dibicarakan dengan tim pemeriksa untuk penetapan rekomendasi pemeriksaan.

Jika terbukti melanggar, Mulyono Caco terancam sanksi yang cukup berat. Ia bisa dicopot dari jabatannya sebagai Korwas di Disdik Sulsel.

Sementara, Kasubag Umum, Kepegawaian, dan Hukum Disdik Sulsel, Muhammad Hazairin, mengaku sudah dihubungi oleh BKD Sulsel terkait pemeriksaan Mulyono Caco. Proses selanjutnya tentu menunggu rekomendasi dari BKD Sulsel dan petunjuk dari Kepala Dinas Pendidikan Sulsel.

"Sementara di BKD prosesnya. Kita tunggu dulu bagaimana petunjuk Pak Kadis," kata Hazairin.

Diketahui, foto Mulyono Caco saat menghadiri acara Partai Golkar beredar luas. Mulyoni menduga, ada oknum yang sengaja menyebarkan isu seperti itu kepada dirinya. Ia menjelaskan, kehadirannya disana tidak ada kaitannya dengan partai mana pun. Ia mengaku menghadiri agenda Forum Komunikasi Studi Mahasiswa Kekaryaan (Fokusmaker) selalu sebagai ketua.

"Saya kira sudah diganti. Ternyata belum ada ketuanya yang baru. Saya sudah lama vakum. Masih 2004, saya dapat lagi undangan. Karena senior saya rindu ketemu. Tapi tidak ada agenda politik," bantah Mulyono. (*)