Dewi Yuliani
Dewi Yuliani

Kamis, 24 Juni 2021 18:15

Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi DPRD terhadap Ranperda PertanggungJawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020, yang dilaksanakan di Ruang Rapat Paripurna DPRD Makassar, Kamis, 24 Juni 2021.
Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi DPRD terhadap Ranperda PertanggungJawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020, yang dilaksanakan di Ruang Rapat Paripurna DPRD Makassar, Kamis, 24 Juni 2021.

Harap Kembali Raih WTP, Dewan Minta Pemkot Makassar Segera Tindaklanjuti Temuan BPK

Dalam pandangan umum, Fraksi Gerindra misalnya, berharap SKPD yang membidangi pendapatan daerah untuk tetap fokus meningkatkan kinerja inovatif dalam memaksimalkan pendapatan daerah. Sehingga, dapat kembali meraih Opini WTP terhadap LKPD.

MAKASSAR, BUKAMATA - DPRD Makassar berharap Pemerintah Kota (Pemkot) kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun ini. Karena itu, Dewan meminta agar Pemkot Makassar segera menindaklanjuti temuan BPK.

Hal tersebut disampaikan pada Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi DPRD terhadap Ranperda PertanggungJawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020, yang dilaksanakan di Ruang Rapat Paripurna DPRD Makassar, Kamis, 24 Juni 2021. Rapat dipimpin Ketua DPRD Makassar Rudianto Lallo, didampingi Wakil Ketua Adi Rasyid Ali, Andi Suhada Sappaile, dan Andi Nurhaldin. Turut hadir, Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan "Danny" Pomanto.

Penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Makassar disampaikan melalui juru bicaranya masing-masing. Pernyataan Anggota DPRD didominasi dengan penyampaian apresiasi terhadap realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Walaupun, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2020 hanya meraih Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). 

Dalam pandangan umum, Fraksi Gerindra misalnya, berharap SKPD yang membidangi pendapatan daerah untuk tetap fokus meningkatkan kinerja inovatif dalam memaksimalkan pendapatan daerah. Sehingga, dapat kembali meraih Opini WTP terhadap LKPD.

"Kepada SKPD yang membidangi pendapatan daerah, meminta untuk tetap fokus meningkatkan kinerja inovatif dalam memaksimalkan pendapatan daerah. Sehingga, dapat kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah," ujar A Pahlevi, dari Fraksi Gerindra.

Sementara, Juru Bicara Fraksi (NIB) Muchlis A Misbah, menyarankan, capaian peningkatan PAD harus beriringan dengan pelayanan rakyat yang maksimal, dan mengusulkan Pemkot Makassar melakukan kajian potensi pendapatan demi memaksimalkan PAD.

"Kami menyarankan meningkatkan PAD harus beriringan dengan pelayanan rakyat yang maksimal, dan mengusulkan Pemkot Makassar melakukan kajian potensi pendapatan demi memaksimalkan PAD," pungkasnya.

Diketahui, Makassar hanya meraih WDP saat tidak dijabat oleh Danny. Padahal sebelumnya, Makassar meraih WTP lima tahun berturut-turut. (*)

 

#Rapat Paripurna #DPRD Makassar #Fraksi Gerindra #Danny Pomanto #WTP #BPK

Berita Populer