MAKASSAR, BUKAMATA - Kamis, 10 Juni 2021. Sekda Kota Parepare H Iwan Asaad, menghadiri serah terima jabatan (sertijab) Kepala Perwakilan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Provinsi Sulsel, di Auditorium BPK Sulsel, Jalan Pettarani, Makassar.
Wahyu Priyono, menyerahkan jabatannya kepada Kepala BPK Sulsel yang baru, Paula Henry Simatupang.
Pada kesempatan itu, Sekda Kota Parepare H Iwan Asaad, yang hadir mewakili Wali Kota Parepare Taufan Pawe, mengapresiasi atas jasa-jasa Wahyu Priyono. Selama Wahyu Priyono menjabat kata Iwan, BPK Sulsel dan Pemkot Parepare memiliki kerja sama yang baik.
Alhasil, Pemkot Parepare berhasil mempertahankan status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan periode 2020.
"Pak Wali (Taufan Pawe) mengucapkan terima kasihnya kepada bapak Wahyu atas bimbingannya, arahan, asitensinya atas kemajuan-kemajuan di bidang keuangan dan anggaran di Kota Parepare. Sehingga di tangan beliau Parepare bisa kembali meraih opini dengan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP)," kata Iwan Asaad.
Iwan berharap kepada Kepala BPK Sulsel yang baru, Paula Henry Simatupang, agar program-program yang berjalan selama ini antara Pemkot Parepare dan BPK Sulsel untuk terus dilanjutkan. Demi mewujudkan tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat.
"Asistensi kemudian bimbingan yang diberikan kepada pemerintah daerah khususnya Kota Parepare harus dijadikan program yang berlanjut demi kebaikan bernegara," pungkasnya.
Pemerintah Kota (Pemkot) Parepare diketahi berhasil mempertahankan status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan periode 2020.
WTP ke-5 kalinya ini, merupakan predikat tertinggi dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) sebagai hasil kinerja Pemkot Parepare sekaligus menjadi bukti terwujudnya pemerintahan yang baik (good governance) di era kepemimpinan Wali Kota, DR HM Taufan Pawe, SH, MH.
Penulis: Kifli
TAG
BERITA TERKAIT
-
Wali Kota Parepare Harap DMI Jadi Mitra Strategis Pemerintah
-
2.000 Guru di Parepare Gagal Dapat Tunjangan Pemerintah Pusat
-
Pemkot Parepare Klarifikasi Polemik Anggaran Toilet Sekolah: Nilai Kontrak Bukan Pembayaran Final
-
Soroti Kebijakan Kontroversial Wali Kota Tasming Hamid, DPRD Parepare Resmi Gulirkan Hak Interpelasi
-
Tak Ingin Seperti Pati dan Bone, DPRD Parepare Minta Pemkot Kaji Ulang Kenaikan Pajak Warga