Isu Alutsista Mencuat, Anis Matta Ajak Reformasi Sistem Pertahanan

JAKARTA, BUKAMATA - Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia, Anis Matta menegaskan, reformasi sistem pertahanan dan modernisasi alutsista menjadi agenda strategis yang akan diperjuangkan Partai Gelora.

"Agenda tersebut, adalah satu pilar dari dari cita-cita menjadikan Indonesia sebagai lima besar dunia, selain ilmu pengetahuan, ekonomi dan juga militer," kata Anis Matta dalam Gelora Talk 'Reformasi Sistem Pertahanan Nasional dan Urgensi Modernisasi Alutsista TNI' di Gelora Media Centre, Jakarta, Rabu (2/5/2021)

Dalam diskusi yang dihadiri Ketua Komisi I DPR 2010-2016 Mahfuz sidik, pengamat pertahanan Connie Rahakundini Bakrie dan Anggota Komite Kebijakan Indsutri Pertahanan Mayjen TNI Pur Tritamtomo itu, Anis menyebutkan, ketika menjadikan Indonesia sebagai lima besar dunia, maka maknanya adalah militer Indonesia menjadi kekuatan militer kelima dunia.

"Tapi itu membutuhkan roadmap yang panjang, apalagi sekarang kita berada di tengah krisis global yang tidak bisa diramalkan kapan akan berujung," kata Anis Matta.

Karena itu, asumsi-asumsi dasar mengenai sistem pertahanan harus dilakukan perubahan secara fundamental, terutama menyangkut konflik global dan perang masa depan.

"Asumsi yang kita percaya selama ini, harus kita pertanyakan kembali. Isu alutsista yang sedang mencuat menjadi entry point untuk memulai pembicaraan sistem pertahanan yang lebih strategis dan fundamental," lanjut Anis.

Anis Matta menegaskan, Partai Gelora tidak ingin terjebak soal 'isu mafia alutsista', karena yang lebih penting adalah membicarakan asumsi-asumsi dasar strategi pertahanan ke depan.

Ketua Komisi I DPR 2010-2016 Mahfuz Sidik mengatakan, anggaran Rencana Strategis (Renstra) pertahanan Indonesia sebesar Rp1.760 triliun untuk periode 2020-2044 yang dipercepat ke 2024, dinilai masih sulit untuk mendongkrak kapabilitas sistem pertahanan.

Kekuatan militer suatu negara, lanjut Mahfuz, juga harus ditopang dengan kekuatan industri pertahanan yang produksi dalam negeri.

"Artinya, belanja pertahanan juga dibelanjakan di dalam negeri dengan memproduksi alat pertahanan seperti negara maju Amerika dan Prancis yang berada di lima besar kekuatan pertahanan dunia," kata Mahfuz.

Namun pada forum yang sama , pengamat pertahanan Connie Rahakundini Bakrie justru mempertanyakan besaran anggaran pertahanan yang dipercepat di 2024. Sebab, anggaran sebesar Rp1.760 triliun tersebut, dinilai terlalu besar tanpa adanya penjelasan.

"Pertanyaan saya, anggaran sebesar itu , dalam tiga tahun kita mau beli apa dan kenapa mesti habis di 2024. Yang sudah di-clearkan dan dijelaskan Menteri Bappenas adalah dana sebesar USD 20 miliar. Selisih 104 miliar itu harus dijelaskan oleh Kementerian Pertahanan," ungkap Connie.

Sementara Anggota Komite Kebijakan Industri Pertahanan Mayjen Purnawirawan Tri Tamtomo mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah menginstruksikan agar penggunaan anggaran tepat asaran karena pemerintah saat ini tengah berperang melawan Covid-19, sehingga anggaran di kementerian/lembaga dikurangi.

"Anggaran harus digunakan tepat sasaran. Alutsista tidak boleh mangkrak dan industri pertahanan dalam negeri harus diperkuat dan dibangkitkan," kata Tri Tamtomo.