Caci Menteri Risma, Bupati Alor Ditinggalkan PDIP
Bupati Alor ditinggalkan PDIP. Itu setelah dia mencaci maki Mensos Tri Rismaharini.
KUPANG, BUKAMATA - Video Bupati Alor, Nusa Tenggara Timur (NTT), Amon Djobo memarahi 2 pegawai Kementerian Sosial (Kemensos) dan menyindir Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini, terkait bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), menjadi viral di media sosial.
Dalam video berdurasi 3 menit 9 detik itu, Amon tampak duduk bersama 2 pegawai Kemensos. Dia mempermasalahkan bantuan PKH Kemensos yang disalurkan ke wilayahnya melalui DPRD, bukan melalui dinas terkait di Pemkab Alor.
Masih dalam video viral, Amon menuding ada unsur politik dalam pembagian bantuan PKH melalui DPRD. Dia menyebut Risma tidak mengetahui teknis penanganan bantuan sampai ke masyarakat bawah.
"Jangan pakai politik yang seperti itu, dia (Risma) tidak tahu proses bantuan pola penanganan, teknis penanganan bantuan ini sampai di bawah. Mulutnya lebih cepat dari pikiran, pejabat apa model begitu, Menteri model apa model begitu," ujar Amon yang menyindir Risma dalam video viral itu.
Amon terus mencerca 2 pegawai Kemensos terkait bantuan PKH. Bahkan dia meminta 2 pegawai itu untuk segera angkat kaki dari Alor.
"Memangnya PKH itu DPR yang urus? Besok kamu pulang sudah, besok saya bikin surat ke Presiden, dia (Risma) pikir dia hebat," ujarnya dengan nada yang tinggi.
Dalam video itu, Amon juga mengaku tak masalah jika nantinya dilaporkan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dia menegaskan, bantuan PKH merupakan program Pemerintah Pusat yang penanganannya di bawah kendali Pemda, bukan DPRD.
"Kau pikir kita di daerah ini bodoh! DPR mana yang tangani itu?," ucap Amon dengan penuh amarah.
Buntut dari kemarahan Amon itu, PDI Perjuangan lalu mencabut dukungan ke Amon. Mengenai pencabutan dukungan itu, Amon menyesalkan.
"Itu sah-sah saja, itu hak dari PDIP namun saya sangat menyesalkan hal tersebut," tutur Amon.
Pasalnya, dia sudah lama bersama dengan PDIP. Amon tak menyangka, bahwa PDI Perjuangan akan terpengaruh dengan rekaman video yang sebenarnya diunggah tidak secara utuh, hanya mengambil saat dirinya memarahi staf Kemensos. Ia mengaku, dalam video viral itu dirinya sama sekali tak pernah menyebutkan PDI Perjuangan.
Video itu kata Amon, terjadi April lalu. Bahkan, dia mengaku sudah menyampaikan permintaan maaf secara langsung kepada Mensos, Risma saat ke Alor beberapa waktu lalu.
Terkait surat pencabutan dukungan itu, Amon mengaku belum mendapatkan surat pemberitahuan resmi dari DPP PDI Perjuangan.
Namun kata Amon, meskipun dukungan dicabut, saat ini masih ada 14 kursi DPRD Alor yang masih mendukung posisinya sebagai kepala daerah. PDI Perjuangan Alor kata dia, hanya memiliki empat kursi di DPRD Alor.
Sebelumnya anggota DPR RI asal Dapil NTT 1 Flores Lembata dan Alor Andreas Hugo Parera menyatakan, DPP PDI Perjuangan mencabut rekomendasi dan dukungan kepada Bupati Alor, Nusa Tenggara Timur, Amon Djobo, setelah video viral yang bersangkutan memarahi anak buah Menteri Sosial Tri Rismaharini.
"Surat pencabutan dukungan dilakukan karena DPP PDI Perjuangan pada November 2017, sempat mengeluarkan rekomendasi dukungan kepada Amon Djobo untuk maju pada Pilkada Alor 2018," katanya.
Melalui surat pencabutan dukungan ini, DPP menginstruksikan DPC PDI Perjuangan Alor untuk berkoordinasi dengan seluruh jajaran Fraksi PDI Perjuangan di DPRD setempat, untuk mengambil sikap terhadap bupati dalam proses penyelenggaraan pemerintah di Kabupaten Alor.
