MAKASSAR, BUKAMATA - Wakil Ketua DPRD Kota Makassar, Adi Rasyid Ali, memimpin sidang. Didampingi Wakil Ketua DPRD Andi Suhada Sappaile dan Andi Nurhaldin NH. Rapat ini dihadiri Wali Kota Makassar Moh. Ramdhan Pomanto.
Juru bicara Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Makassar, Kasrudi dari F-Gerindra, membacakan laporan hasil pembahasan Renja DPRD. Dalam laporannya, Kasrudi mengatakan, hasil pembahasan ini telah melalui sejumlah tahapan sesuai mekanisme dan tata tertib DPRD Makassar.
Kata dia, tujuan utama dari penyusunan Renja 2022 ini, untuk meningkatkan kualitas, produktivitas dan kinerja DPRD dalam menjalankan ketiga fungsi utama DPRD sebagai representatif rakyat secara efektif dan efisien.
Kasrudi menambahkan, secara umum, rencana kerja dewan untuk satu tahun ke depan, normatifnya sama dengan kegiatan atau program kerja tahun sebelumnya. Yakni, kegiatan kerja Komisi-Komisi, Badan Anggaran, Badan Musyawarah, Badan Pembentukan Peraturan Daerah hingga pimpinan DPRD.
Selanjutnya, pengambilan keputusan penetapan terhadap Renja 2022 ini dipimpin Wakil Ketua DPRD Makassar Adi Rasyid Ali dan disetujui bersama seluruh Anggota DPRD Kota Makassar. Bersamaan dengan itu, Plt. Sekretaris DPRD Makassar Harun Rani, membacakan keputusan penetapan Renja Tahun Anggaran 2022.
Sementara itu, Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto dalam sambutannya mengatakan, renja 2022 tersebut diharapakan bersesuaian dengan visi misi Wali Kota Makassar sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kota Makassar.
“Renja 2022 tersebut sebagai awal kinerja DPRD sebagai representasi rakyat dan sinergi kepada pemerintah kota, diharapkan bersesuaian dengan visi misi Wali Kota Makassar sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat kota kita tercinta,” pungkasnya.
BERITA TERKAIT
-
APBD Perubahan 2026 Telah Diketok, Wali Kota Makassar: Layanan Dasar dan Kebutuhan Warga Jadi Prioritas
-
Jawab Pandangan Fraksi DPRD, Munafri Tegaskan Perubahan APBD 2026 Harus Berdampak ke Masyarakat
-
Wali Appi Paparkan APBD-P Makassar, Proyek Strategis Disiapkan Mulai Awal 2027
-
Pemkot-DPRD Makassar Sepakati KUPA-PPAS Perubahan 2026
-
Bahas Pemenuhan Layanan Air Bersih, Komisi B Puji Langkah Direksi PDAM Makassar Hadapi Kemarau