Uji Kelayakan Golkar Sulsel untuk Takar Militansi Kader, Haramkan Transaksional di Ajang Musda

MAKASSAR, BUKAMATA - Wakil Ketua Bidang Kajian Strategis DPD I Golkar Sulsel, Herman Heizer menegaskan, jika Uji Kelayakan dan Kepatutan DPD I Golkar Sulsel kepada calon ketua DPD II, merupakan metode pengelanan calon untuk mengetahui visi misinya. Uji kelayakan ini bukan syarat mutlak atau bukan aturan organiasi partai Golkar.

Dirinya menjelaskan, Golkar Sulsel di bawah kepemimpinan Taufan Pawe dengan menghadirkan paradigma baru, menginginkan ketua DPD II ke depannya memiliki jiwa militansi membesarkan Partai Golkar. Ketua tersebut harus mampu memenangkan setiap event politik. Salah satunya, mengantarkan Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto Presiden 2024.

"Di dalam setiap uji kelayakan, Pak Ketua (Taufan Pawe) selalu sampaikan kepada calon, ini bukan syarat mutlak menjadi Ketua DPD II. Ini hanya sebuah inovasi yang kita lakukan untuk memastikan calon tersebut mampu memenangkan Partai Golkar pada semua ajang Pemilu. Terkhusus mengantarkan ketum (Arlangga) memenangkan Pilpres di 2024," jelasnya.

Direktur Lembaga Survei Celebes Research Center (CRC) ini mengungkapkan, uji kelayakan ini selalu disosialiasikan kepada calon jika hal ini bukan syarat mutlak musda DPP II. Bahkan, para calon diberi kesempatan jika uji kelayakan tersebut memberatkan dan tidak ingin dilanjutkan.

"Justru mereka mengapresasi. Karena dilakukan secara profesional. Kita berikan puluhan pertanyaan untuk mengetahui kulitas dan kapasitas calon-calon ketua. Melihat tantantangan kedepan, Golkar saat ini butuh leadership yang kuat," ungkap Herman yang juga penelis uji kelayakan Golkar Sulsel.

Sementara Wakil Ketua Bidang Komunikasi Golkar Sulsel Zulham Arief membantah, tudingan uji kelayakan calon ketua DPD II terjadi praktik transaksional. Justru, lanjutnya, Taufan Pawe pada setiap kesempatan mengharamkan adanya bayar-bayaran untuk menduduki jabatan tertentu.

Ia menjelaskan, Taufan Pawe ingin menghapuskan tradisi bayar-bayaran di bawah meja untuk kepentingan pribadi ataupun kelompok tertentu, semua harus terbuka dan transparan peruntukannya.

"Justru pak ketua (TP) di awal kepengurusannya langsung konsen untuk menghilangkan itu (transaksional). Karena banyak kader mengeluh karena adanya bayar-bayaran. Hal ini berdampak dengan penurunan suara Golkar di Sulsel," jelasnya.

Sekretaris AMPG Sulsel ini juga menegaskan, jika seluruh kader Golkar telah membulatkan tekadnya untuk mendorong Ketua Umum DPP Airlangga Hartarto menjadi calon presiden 2024. Hal ini merupakan perintah langsung Taufan Pawe dalam setiap konsolidasi atau musda di DPD II di Sulsel.

"Pak TP di setiap kunjungan ke daerah, mewajibkan kader berkerja keras mensosialisasikan Pak Airlangga untuk menjadikan Presiden. Dan itu sudah berjalan. Semua alat peraga disetiap musda, selalu ada tulisan Airlangga Presidenku. Bahkan Pak TP selalu memimpin yel-yel di setiap konsolidasi dan musda yang menegaskan Airlangga Presidenku," pungkasnya.

"Kita sudah on the track, kita dorong simbol kemuliaan Partai Golkar, Bapak Airlangga Hartarto sebagai Presiden tahun 2024," tutup Zulham.