Aswad Syam
Aswad Syam

Selasa, 02 Maret 2021 13:32

Ilustrasi Anis Matta
Ilustrasi Anis Matta

Miras Berpolemik, Anis Matta: Covid-19 Belum Usai, Seharusnya Kita Dorong Kebijakan dan Kampanye Hidup Sehat

Anis Matta menganggap, saat kesehatan masyarakat belum pulih dari Covid-19, seharusnya Perpres Investasi Miras dicabut.

JAKARTA, BUKAMATA - Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, menuai kontroversi dikalangan masyarakat.

Pasalnya, di dalam Perpres tersebut mengatur investasi minuman keras (miras) di beberapa provinsi tertentu seperti di Bali, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, hingga Papua.

Presiden Jokowi telah menandatangani Perpres Nomor 10 Tahun 2021 soal Bidang Usaha Penanaman Modal pada 2 Februari 2021. Perpres telah diundangkan pada tanggal yang sama oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly.

Ketua Umum Parta Gelora, Anis Matta mengatakan, dengan regulasi tersebut, izin usaha dan peredaran miras yang awalnya tertutup dan terbatas menjadi terbuka dan mendapatkan legalitas formalnya, setidaknya di empat propinsi tertentu tersebut.

“Mungkin maksudnya pemerintah adalah agar pendapatan dan perputaran ekonomi yang bersumber dari penjualan miras meningkat sebagai aturan yang pijakannya ekonomi dan budaya, namun aturan tersebut dapat merusakan tatanan sosial daerah tersebut. Kebijakan pemerintah soal penanaman modal jangan terlalu menggunakan pendekatan money oriented dan melupakan social order yang akan menjadi dampaknya,” ujar Anis Matta

Dampak penggunaan luas alkohol di masyarakat kata Anis, sudah banyak diteliti oleh lembaga studi. Salah satunya adalah studi Aaron White (2020) yaitu kematian yang diakibatkan penyalahgunaan alkohol terkait dengan keputusasaan, kehilangan harapan, kehilangan pekerjaan, dan kesempatan untuk bekerja, serta meningkatnya stres, yang mengarah pada penyalahgunaan zat dan alkohol meningkat dua kali lipat dalam waktu 1999-2017.

Di Amerika Serikat lanjut dia, dalam kurang dari dua dekade, setidaknya sudah ada satu juta nyawa melayang. Para peneliti melakukan studi dengan meninjau data sertifikat kematian US National Center for Health Statistics. Mereka menemukan di 2017, penyalahgunaan alkohol menyumbang 2,6 persen dari sekitar 3 juta kematian di AS.

Anis Matta berharap, pemerintah bijak dan konsisten dengan pemulihan kesehatan masyarakat. “Di tengah situasi pandemi COVID-19 belum selesai, seharusnya pemerintah mendukung kampanye hidup sehat yang mampu meningkatkan imunitas tubuh masyarakat Indonesia. Minuman keras menjadi hal yang mampu melemahkan imunitas bagi peminumnya,” tambahnya.

Oleh karena itu, Partai Gelombang Rakyat tegas Anis, meminta Perpres tersebut diperbaiki dan disempurnakan agar investasi di sektor minuman keras, tidak dilakukan dalam kondisi kesehatan publik belum pulih.

Aturan yang sudah ada sebelum perpres sebenarnya sudah bijak, di mana pengaturan investasi miras diserahkan kepada Pemerintah Daerah yang diawasi dengan ketat sesuai dengan budaya dan kearifan setempat bukan oleh Pemerintah Pusat.

Gubernur Papua Lukas Enembe sendiri, mengeluarkan perda soal pelarangan miras karena miras diakuinya memicu utama terjadinya kasus kematian dan kekerasan di tanah Papua.

Undangan Masuknya Modal Asing dan Penciptaaan Lapangan Kerja Harus di Waktu Yang Tepat

Perpres Penanaman Modal adalah aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang ditujukan untuk menarik masuknya modal asing yang diharapkan menciptakan lapangan pekerjaan bagi daerah tempat investasi berlangsung.

Sebenarnya maksud perpres tersebut sudah baik, namun di saat ekonomi global belum pulih, Penanaman Modal Asing (PMA) yang diharapkan pemerintah kelihatannya harus tertunda sampai pemulihan ekonomi benar-benar terjadi.

Pembuat Kebijakan Indonesia harus pre-emptive, looking forward dan cerdas dalam mengeluarkan waktu kebijakan. Jangan sampai kebijakan liberalisasi investasi disambut dingin karena negara investor sedang sibuk dengan urusan domestik masing-masing dan timing ekspansi bisnis bagi pengusaha negara tersebut belum tiba sampai herd immunity terbentuk di seluruh dunia.

Minuman Beralkohol Harus Masuk Lex Spesialis UU Ciptaker

Gelora melihat UU Ciptaker banyak titik lemahnya. UU Ciptaker telah menghapus pasal 12 UU No 25/2007 yg melarang usaha miras menjadi usaha legal.

Menjadikan minuman keras sebagai bagian dari investasi terbuka karena sesuai dengan kearifan lokal tidak tepat. Makna arif artinya bijaksana, cerdik dan pandai berilmu sementara minuman keras mematikan fungsi kecerdasan dan menurunkan imunitas tubuh.

Gelora menyarankan agar kontroversi tidak berlanjut, seharusnya Presiden Jokowi dapat masukan minuman keras sebagai daftar negatif investasi atau menjadi bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal sebagaimana diatur Presiden Jokowi sebelumnya.

Investasi yang akhirnya akan menciptakan lapangan kerja dan multiplier effect seharusnya bukan barang/produk yang malah menyebabkan hancurnya tatanan sosial masyarakat dan mencipatakan negatif eksternalitis seperti dampak buruk kesehatan, meningkatnya kekerasan dan kriminalitas serta kehilangan jiwa anak bangsa.

Meskipun dalam regulasi ciptaker hanya diatur enam bidang usaha yang tertutup bagi penanaman modal yaitu budi daya/industri narkoba, segala bentuk perjudian, penangkapan spesies ikan yang tercantum dalam Appendix/CITES, pengambilan/pemanfaatan koral alam, industri senjata kimia dan industri bahan kimia perusak ozon. Sudah seharusnya Presiden Jokowi juga menyamakan minuman keras, perjudian, narkoba, senjata kimia dan bahan kimia perusak ozon dalam bidang usaha tertutup dalam investasi yang dimasukan dalam Perpres.

#Perpres Miras