Dewan Keamanan PBB Serukan Pembebasan Aung San Suu Kyi

BUKAMATA - Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyerukan agar pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi dan tokoh lain yang ditahan oleh militer dibesakan.

Dalam sebuah pernyataan, dewan beranggotakan 15 orang itu "menekankan perlunya menegakkan lembaga dan proses demokrasi, menahan diri dari kekerasan, serta sepenuhnya menghormati hak asasi manusia, kebebasan fundamental dan supremasi hukum."

Bahasa dalam pernyataan itu lebih lembut daripada draf asli oleh Inggris dan tidak menyebutkan kudeta - tampaknya untuk mendapatkan dukungan dari China dan Rusia, yang secara tradisional melindungi Myanmar dari tindakan dewan yang signifikan.

China juga memiliki kepentingan ekonomi yang besar di Myanmar dan hubungan dengan militer.

Misi China di PBB mengatakan Beijing berharap pesan-pesan utama dalam pernyataan itu "dapat diperhatikan oleh semua pihak dan mengarah pada hasil yang positif" di Myanmar.

Reuters melaporkan bahwa Aung San Suu Kyi belum terlihat sejak penangkapannya. Polisi telah mengajukan tuntutan terhadapnya karena mengimpor secara ilegal dan menggunakan enam radio walkie-talkie yang ditemukan di rumahnya.

Situasi di Myanmar
Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik Myanmar (AAPP) mengatakan bahwa lebih 140 orang telah ditahan sejak kudeta berlangsung pada hari Senin. Mereka termasuk aktivis, anggota parlemen dan pejabat dari pemerintahan Suu Kyi.

Sedikitnya empat orang ditangkap pada hari Kamis, termasuk tiga orang yang mengambil bagian dalam demonstrasi di jalan, dan seorang remaja yang membenturkan pot sebagai bagian dari protes terhadap kudeta.

Win Htein, 79, pendukung lama Aung San Suu Kyi, mengatakan kepada Reuters pada Jumat pagi bahwa dia telah ditangkap dan dibawa oleh petugas polisi dengan mobil dari Yangon ke ibu kota Naypyidaw.

Di Myanmar, yang memiliki sejarah penumpasan demonstrasi, tidak ada luapan massa oposisi di jalanan yang memprotes kudeta.

Tetapi para dokter telah membantu mempelopori kampanye pembangkangan sipil yang juga diikuti oleh beberapa pegawai pemerintah, pelajar dan kelompok pemuda lainnya.

"Lampu bersinar dalam kegelapan," kata Min Ko Naing, seorang veteran kampanye melawan pemerintahan militer, dalam sebuah ajakan untuk bertindak. "Kami perlu menunjukkan berapa banyak orang yang menentang kudeta tidak adil ini."

Sayangnya upaya mereka berusaha diredam oleh pemerintah militer Myanmar. Mereka telah memblokir Facebook , mencoba menutup saluran penting untuk oposisi.

Akibatnya, permintaan VPN melonjak lebih dari 4.000 persen karena orang berusaha mengalahkan larangan tersebut.

Kementerian Komunikasi dan Informasi mengatakan Facebook akan diblokir hingga 7 Februari, karena pengguna "menyebarkan berita palsu dan informasi yang salah serta menyebabkan kesalahpahaman".