MAKASSAR, BUKAMATA - Komisi A DPRD Kota Makassar, meminta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Makassar, menindak tegas tenaga kontra yang malas atau tidak aktif. Itu diungkap Wakil Ketua Komisi A DPRD Kota Makassar, Nunung Dasniar, Jumat, 22 Januari 2021.
Menurutnya, tenaga kontrak yang tidak kompeten, akan berdampak pada pelayanan di pemerintahan. Menurutnya, pelayanan di pemerintahan berjalan kurang optimal. Nunung mengamati selama ini praktik nepotisme disebutnya masih banyak terjadi di lapangan.
“Ini, kan, sudah tiap tahun, tapi tidak selesai-selesai. BKD harus tegas, jangan karena takut pada orang yang menitipkan honorer itu,” ungkapnya.
Permasalahan tenaga kontrak tersebut kata Nunung, merupakan wacana klasik yang santer diributkan. Namun, hingga saat ini masih kurang realisasi.
Nunung mengungkapkan, cukup banyak tenaga yang lebih berkompeten mendorong kinerja pemerintah. Akan tetapi, justru tidak mendapat kesempatan kerja akibat praktik nepotisme. Sehingga, pemerintah diminta lebih objektif dalam proses seleksi ke depannya.
Anggota Komisi A, Kasrudi, mendukung langkah pemerintah dalam melakukan pemangkasan tenaga honorer yang malas. Menurutnya, itu langkah yang tepat.
“Kita setuju, ini memang harus dievaluasi. Mumpung lagi awal tahun, kan, kinerja ini sudah harus prima dari awal,” ungkap Kasrudi.
BERITA TERKAIT
-
DPRD Makassar Dorong Seleksi Kepala Sekolah Transparan dan Netral
-
Arifin Madjid Gelar Silaturahmi Bersama Calon Ketua RT/RW se-Bontorannu, Tegaskan Pentingnya Jaga Kamtibmas Pascapemilihan
-
DPRD-Pemkot Sepakati APBD 2026 Senilai Rp4,6 Triliun Lebih, Mantapkan Pembangunan Kota Makassar
-
DPRD dan Pemkot Makassar Sepakati APBD 2026
-
Gerak Cepat DPRD dan Pemkot Sepakati KUA PPAS 2026, APBD Diproyeksi Rp5,1 Triliun