MAKASSAR, BUKAMATA - Komisi A DPRD Kota Makassar, meminta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Makassar, menindak tegas tenaga kontra yang malas atau tidak aktif. Itu diungkap Wakil Ketua Komisi A DPRD Kota Makassar, Nunung Dasniar, Jumat, 22 Januari 2021.
Menurutnya, tenaga kontrak yang tidak kompeten, akan berdampak pada pelayanan di pemerintahan. Menurutnya, pelayanan di pemerintahan berjalan kurang optimal. Nunung mengamati selama ini praktik nepotisme disebutnya masih banyak terjadi di lapangan.
“Ini, kan, sudah tiap tahun, tapi tidak selesai-selesai. BKD harus tegas, jangan karena takut pada orang yang menitipkan honorer itu,” ungkapnya.
Permasalahan tenaga kontrak tersebut kata Nunung, merupakan wacana klasik yang santer diributkan. Namun, hingga saat ini masih kurang realisasi.
Nunung mengungkapkan, cukup banyak tenaga yang lebih berkompeten mendorong kinerja pemerintah. Akan tetapi, justru tidak mendapat kesempatan kerja akibat praktik nepotisme. Sehingga, pemerintah diminta lebih objektif dalam proses seleksi ke depannya.
Anggota Komisi A, Kasrudi, mendukung langkah pemerintah dalam melakukan pemangkasan tenaga honorer yang malas. Menurutnya, itu langkah yang tepat.
“Kita setuju, ini memang harus dievaluasi. Mumpung lagi awal tahun, kan, kinerja ini sudah harus prima dari awal,” ungkap Kasrudi.
BERITA TERKAIT
-
APBD Perubahan 2026 Telah Diketok, Wali Kota Makassar: Layanan Dasar dan Kebutuhan Warga Jadi Prioritas
-
APBD Perubahan Makassar Melejit ke Rp5,26 Triliun, SiLPA Jadi Andalan Tutup Defisit
-
Jawab Pandangan Fraksi DPRD, Munafri Tegaskan Perubahan APBD 2026 Harus Berdampak ke Masyarakat
-
DPRD Makassar dan RSUD Daya Bahas Pengawasan Pemerintahan hingga Pelayanan IGD
-
Wali Appi Paparkan APBD-P Makassar, Proyek Strategis Disiapkan Mulai Awal 2027