MAKASSAR, BUKAMATA - Komisi B DPRD Kota Makassar Bidang Keuangan dan Perekonomian, melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP), Kamis (7/1/2021), di ruang rapat badan anggaran DPRD Makassar. Membahas evaluasi pemulihan ekonomi di tengah pandemi.
Rapat dipimpin Ketua Komisi B William, didampingi Wakil Ketua Komisi B DPRD Makassar Andi Hadi Ibrahim Baso. Juga hadir Wakil Ketua DPRD Makassar Andi Suhada Sappaile, Andi Nurhaldin NH. Dari Pemkot Makassar, hadir Asisten II Pemkot Makassar Hj. Sittiara Kinang.
Bersama Sittiara, juga hadir sejumlah SKPD Kota Makassar. Di antaranya, Inspektorat, Dinas Perizinan Satu Pintu, Dinas Pariwisata, Asosiasi Tempat Hiburan Malam (THM), Perhimpunan Hotel Republik Indonesia (PHRI) Kota Makassar, dan Bagian Hukum Pemkot Makassar.
Ketua Komisi B William menyampaikan, pemulihan ekonomi menjadi perhatian bersama dan juga perlu menemukan solusi dengan adanya pembatasan aktivitas malam hari oleh pemerintah Kota Makassar yang diberlakukan sejak Desember lalu hingga sampai saat ini.
“Rapat ini, membahas kepedulian kita untuk menemukan solusi pemulihan ekonomi dan menjaga pengusaha-pengusaha di kota Makassar tetap berkembang. Ini juga dalam rangka mengevaluasi sejauh mana kinerja penanganan ekonomi ditengah pandemi,” ujarnya.
Pihak industri pariwisata baik dari perhotelan dan asosiasi usaha hiburan malam, menyampaikan permasalahan soal dana hibah dari pemerintah kota, serta pembatasan jam operasional industri.
Anggota Komisi B DPRD Makassar, Mario David menyampaikan, pemerintah kota harus mencarikan solusi untuk usaha dan industri yang terdampak.
“Tolong pemerintah panggil mereka duduk bersama bagaimana langkah teknisnya mengatasi semua persoalan dari pihak industri kita, ini kan salah satu PAD terbesar juga di Makassar,” ujarnya.
Asisten II Pemkot Makassar Sittiara Kinang mengatakan, semua permasalahan yang disampaikan dalam RDP kali ini, akan segera diteruskan kepada Pj Wali Kota dan Tim Satgas COVID-19.
“Setelah rapat ini kami akan melakukan koordinasi segera kepada bapak Pj Wali Kota dan Tim Satgas COVID bagaimana menyampaikan solusi soal pembatasan jam operasional ke teman-teman industri,” paparnya.
BERITA TERKAIT
-
APBD Perubahan 2026 Telah Diketok, Wali Kota Makassar: Layanan Dasar dan Kebutuhan Warga Jadi Prioritas
-
Jawab Pandangan Fraksi DPRD, Munafri Tegaskan Perubahan APBD 2026 Harus Berdampak ke Masyarakat
-
Wali Appi Paparkan APBD-P Makassar, Proyek Strategis Disiapkan Mulai Awal 2027
-
Pemkot-DPRD Makassar Sepakati KUPA-PPAS Perubahan 2026
-
Bahas Pemenuhan Layanan Air Bersih, Komisi B Puji Langkah Direksi PDAM Makassar Hadapi Kemarau