Hamka B Kady Serap Aspirasi Pendamping Desa Se-Kabupaten Takalar

MAKASSAR, BUKAMATA - Anggota Komisi V DPR RI, Hamka B Kady, menggelar rapat koordinasi sekaligus menyerap aspirasi pendamping desa se-Kabupaten Takalar, Selasa malam, 5 Januari 2021. Dalam pertemuan tersebut, terungkap berbagai masalah yang dihadapi para pendamping desa selama melaksanakan tugasnya.

Irwan S Batti, pendamping desa di Galesong, mengungkapkan, tugasnya menyampaikan aturan terkait program pengelolaan dana desa. Namun, selama ini pendamping desa punya keterbatasan dari segi regulasi, terkait eksekusi di lapangan atau pengawasan.

Iapun mengeluhkan soal gaji pendamping desa sebesar Rp2,7 juta, tetapi harus mendampingi tiga hingga empat desa. "Dengan gaji sebesar Rp2,7 juta, harus mendampingi tiga hingga empat desa, ini sangat memberatkan. Apalagi, angka ini di bawah Upah Minimum Regional dan Upah Minimum Provinsi," keluhnya.

Baca Juga : 

• Hamka B Kady Gelar Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan, Tanamkan Nilai Persatuan kepada Masyarakat
• Anggaran Bedah Rumah Naik Signifikan, Hamka B Kady Ingatkan Pendamping BSPS Bekerja Profesional
• Genjot Ekonomi Masyarakat Lokal, Hamka B Kady Dorong Pembangunan Spot Wisata di Kawasan Bendungan Pamukkulu
• Reses Hamka B Kady, Warga Gowa Minta Perbaikan Infrastruktur Jalan
• Hamka B Kady Serap Aspirasi Masyarakat Takalar, Warga Minta Perbaikan Jalan, Bedah Rumah, Hingga Irigasi

Sementara, Tenaga Ahli Kabupaten Takalar, Rahmatia Dg Ratu, mengeluhkan terkait kontrak yang tiap tahun terkatung-katung. Ia berharap, kontraknya sebagai tenaga ahli bisa multiyears.

Menanggapi keluhan para pendamping desa dan tenaga ahli dalam pertemuan tersebut, Hamka B Kady yang juga merupakan anggota Badan Anggaran DPR RI, berjanji akan menindaklanjuti masalah-masalah yang dihadapi. Ia menjelaskan, pihak-pihak terkait, khususnya lembaga negara berkepentingan, harus satu komando.

"Harapannya kita, ada kejelasan terkait kewenangan kelembagaannya. Dari situ muncullah persoalan-persoalan berikutnya, termasuk pendamping desa," ungkapnya.

Mengenai bantuan langsung tunai dari Rp600 ribu menjadi Rp300 ribu, menurut Hamka B Kady, karena persoalan adanya juklak yang berbeda antara Kementerian Desa dan Kementerian Dalam Negeri. Sedangkan soal kecilnya gaji pendamping desa, tentu akan menjadi catatan tersendiri.

"Terkait kecilnya gaji pendamping desa, akan menjadi catatan kami," tuturnya.

Mendengar penjelasan dari politisi Golkar tersebut, Rahmatia mengaku terharu atas perhatian Hamka B Kady. Salah seorang pendamping desa Tanakeke, dalam kesempatan itu juga mengucapkan banyak terimakasih atas bantuan anggaran dan program jalan di wilayah transmigrasi. (*)