PBB Serukan Israel untuk Mencabut Blokade di Jalur Gaza

BUKAMATA - PBB mendesak Israel untuk mencabut blokade di Jalur Gaza yang diperintah Hamas.

Menurut laporan Konferensi PBB tentang Perdagangan dan Pembangunan (UNCTAD), blokade tersebut telah menyebabkan kerugian ekonomi di wilayah tersebut sebanyak USD 16,7 miliar (Rp235,9 triliun), serta membuat kemiskinan dan pengangguran meroket.

Israel memberlakukan blokade pada tahun 2007 setelah Hamas merebut kendali Gaza dari Otoritas Palestina yang diakui secara internasional. Tindakan tersebut telah mengendalikan pergerakan orang dan barang yang masuk dan keluar dari wilayah tersebut.

Israel mengatakan pembatasan diperlukan untuk mencegah Hamas membangun kemampuan militernya.

Tetapi para kritikus mengatakan bahwa blokade itu telah menjadi hukuman kolektif, dan melukai kondisi kehidupan 2 juta penduduk Gaza, sementara gagal untuk menggulingkan Hamas atau memoderasi perilakunya.

Gaza hampir tidak memiliki air minum bersih, sering mengalami pemadaman listrik dan orang tidak dapat bepergian ke luar negeri dengan bebas.

"Hasilnya adalah ekonomi regional Gaza yang hampir runtuh sementara perdagangan sangat dibatasi dari sisa ekonomi Palestina dan dunia," kata badan PBB itu dalam sebuah pernyataan.

Laporan tersebut menganalisis efek penutupan, yang telah sangat membatasi kemampuan Gaza untuk mengekspor barang, serta efek dari tiga perang, yang terjadi pada 2008-2009, 2012 dan 2014.

Dengan menggunakan dua metodologi, laporan tersebut mengatakan bahwa kerugian ekonomi secara keseluruhan akibat blokade dan perang berkisar antara USD 7,8 miliar hingga USD 16,7 miliar.

Kerugian ekonomi ini menyebabkan peningkatan pengangguran di Gaza dari 35 persen pada 2006 menjadi 52 persen pada 2018, salah satu tingkat tertinggi di dunia, kata UNCTAD.

Berdasarkan tren ekonomi Gaza sebelum blokade, laporan itu mengatakan tingkat kemiskinan bisa jadi hanya 15 persen pada 2017 seandainya perang dan blokade tidak terjadi.

UNCTAD merekomendasikan agar Israel mencabut blokade untuk memungkinkan perdagangan dan pergerakan bebas.

Mereka juga menyerukan rekonstruksi infrastruktur Gaza, mengatasi krisis listrik dan air Gaza, memungkinkan Palestina untuk mengembangkan ladang gas alam lepas pantai dan menyerukan komunitas internasional untuk mendorong Hamas dan Otoritas Palestina agar berdamai.

Di Gaza, juru bicara Hamas Hazem Qassem mengatakan laporan itu mengungkapkan "tingkat kejahatan" yang dilakukan oleh Israel.

"Pengepungan ini telah menjadi kejahatan perang yang nyata dan mendorong semua sektor layanan di Jalur Gaza runtuh," katanya.

"Angka-angka ini juga mengungkapkan ketidakmampuan internasional untuk menangani blokade ilegal di Gaza."