Aswad Syam
Aswad Syam

Minggu, 22 November 2020 12:35

Bupati Takalar, H Syamsari menyerahkan SK Ketua Yayasan Badan Wakaf Masjid Agung Takalar kepada Sekda Takalar, Jamaluddin Maknun.
Bupati Takalar, H Syamsari menyerahkan SK Ketua Yayasan Badan Wakaf Masjid Agung Takalar kepada Sekda Takalar, Jamaluddin Maknun.

Pembangunannya Dirintis Pemda, Ketua Yayasan Masjid Agung Takalar Wajar Dijabat Sekda

Sekda merangkap sebagai Ketua Yayasan Badan Wakaf Masjid Agung Takalar. Said Pammusu selaku pendiri, menganggap itu wajar dan tidak melanggar.

TAKALAR, BUKAMATA - Jabatan Ketua Yayasan Masjid Agung yang dipegang Sekda Takalar, Ir. Jamaluddin Maknun Dg Tata dinilai hal yang wajar. Apalagi, Pemda Takalar turut merintis pembangunan Masjid Agung Takalar.

Itu diungkap salah satu anggota Badan Pendiri Yayasan Masjid Agung Takalar, M Said Pammusu.

Mantan Wakil Bupati Takalar tersebut menilai, Sekretaris Daerah yang mengisi posisi Ketua Yayasan Masjid Agung bukanlah hal yang luar biasa.

Pasalnya, Masjid Agung Takalar kata dia, pada awalnya dirintis pembangunannya oleh Pemerintah Daerah. Dan di sejumlah daerah lain, Ketua Yayasan kata Said, juga dipimpin oleh Wakil Bupati atau Sekretaris Daerah.

“Di beberapa kabupaten itu yang menjadi ketua umum Yayasan Waqaf yakni Wakil Bupati atau Sekda dan di Takalar juga Pada Zaman Bupati Takalar Zainal Abidin, yang menjadi Ketua Umum Yayasan Waqaf yakni Drs H.M Nawir Majjaga, M.Si,“ ujar M Said Pammusu, anggota badan pendiri Yayasan Waqaf Masjid Agung Takalar.

Said menambahkan, ketua Umum Yayasan bukanlah jabatan struktural. Sehingga lanjut dia, tidak bisa dikategorikan sebagai rangkap jabatan yang mengharuskan ketua mundur dari salah satu posisinya.

Penetapan Sekretaris Daerah sebagai Ketua Umum Pengurus Masjid Agung Takalar kata Said, adalah jabatan Eks Officio mewakili pemerintah daerah. "Dalam Hal ini tidak mencederai proses Demokrasi yang telah memilih dan menetapkan Ir. Jamaluddin Maknun Dg Tata sebagai Ketua Harian yang mengkoordinir dan mengatur semua Kegiatan Pelaksanaan Ibadah di Masjid Agung dan kegiatan lainnya di dalam area Masjid Agung dan Mess Pemda yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Takalar," ungkap Said.

Pengalaman pengurus yang lalu laniut Said, banyak hal yang tidak bisa diatur. Contohnya, Mes Pemda. Intinya tidak ada Pembahasan Anggaran dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan yang dinotariskan.

"Keberadaan Sekda sebagai Ketua Umum untuk penataan administrasi aset- aset milik Yayasan Waqaf Masjid Agung dan sebagian juga tercatat sebagai aset Pemda," ungkap Said.

Kewenangan penuh pengaturan manajemen pengolaan kegiatan–kegiatan di Masjid Agung Takalar kata Said, termasuk Pengaturan Pelaksanaan Ibadah dalam rangka memakmurkan Masjid Agung. Menurutnya, sepenuhnya menjadi Kewenangan Ketua Harian tidak diatur yang melarang pejabat menjadi Ketua Umum Masjid Agung Takalar.

Sementara itu Kabag Kesra Setda Kabupaten Takalar, Amran Torada menyampaikan, berdasarkan koordinasi yang dilakukan dengan Biro Kesra Provinsi Sulsel sebelum pelantikan, menyarankan agar Ketua Umum Yayasan Waqaf Masjid Agung Takalar sebaiknya adalah Sekretaris Daerah.

“Iya, jadi berdasarkan hasil Koordinasi dengan Biro Kesra di Pemprov,” pungkas Amran Torada.

#Pemkab Takalar