Cabup Teluk Bintuni Berkomitmen Cabut Izin Investasi dan Berikan Pengakuan Masyarakat Adat

BINTUNI, BUKAMATA - Pasangan Calon Kepala Daerah di Kabupaten Teluk Bintuni, Ali Ibrahim Bauw dan Yohanis Manibuy, berkomitmen mencabut investasi berbasis lahan skala luas, yang mengancam ruang hidup dan merugikan masyarakat adat.

Komitmen ini tertuang dalam surat pernyataan sikap masyarakat Distrik Masyeta yang ditandatangani oleh kedua pasangan tersebut. Selain itu, kedua pasangan juga mendukung adanya pengakuan komunitas masyarakat adat 28 marga di Suku Moskona, Kabupaten Teluk Bintuni.

Pernyataan sikap tersebut ditandatangani kedua pasangan calon pada 22 Oktober 2020. Piter Masakoda sebagai koordinator kampanye kedua pasangan calon di wilayah Moskona mengatakan, pihaknya selaku Pemuda Moskona sudah menyampaikan kepada kedua kandidat yang bertarung dalam Pilkada 9 Desember 2020. Guna menjaga hak-hak masyarakat adat yang ada di tujuh suku. Ini lanjut dia sangat penting bagi kedua kandidat, membuat komitmen dengan masyarakat tujuh suku, dalam mengakomodir usulan masyarakat lokal tentang pemataan wilayah adat. Juga mencabut izin investor yang masuk di wilayah di masing-masing suku, yang memiliki tanah adat di kabupaten Teluk Bintuni ketika terpilih sebagai bupati dan wakil bupati Teluk Bintuni periode 2021 -2024.

Sekitar delapan puluh persen wilayah Kabupaten Teluk Bintuni, telah dikaveling izin skala luas. Dan dalam proses perizinan, masyarakat adat tidak tahu. Mereka keberatan akan hadirnya investasi itu. Terdapat juga masyarakat adat menjadi korban kriminalisasi akibat hadirnya perusahaan perusahaan besar pemegang izin ini, seperti kriminalisasi masyarakat adat Marga Aisnak di areal konsesi PT Wanagalang Utama.

Di sisi lain lanjut Piter, Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Bintuni, telah memiliki produk hukum daerah yang melindungi hak masyarakat adat melalui Perda Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. Pemerintah Daerah juga telah membentuk Panitia Masyarakat Hukum Adat untuk melakukan identifikasi dan verifikasi masyarakat hukum adat di Kabupaten Teluk Bintuni.

Masyarakat adat sangat berharap, hadirnya pemimpin baru mereka bisa membawa masa depan masyarakat adat lebih baik melalui pembangunan berbasis komunitas. Bukan mendatangkan investor dari luar, yang dapat merugikan hak masyarakat adat.