Ibnu Kasir
Ibnu Kasir

Minggu, 13 September 2020 12:04

Pembentukan Komnas HAM di Papua Barat Dinilai Sangat Mendesak

Pembentukan Komnas HAM di Papua Barat Dinilai Sangat Mendesak

Kehadiran Perwakilan Komnas HAM di Manokwari, Papua Barat merupakan hal yang urgen dan sangat mendesak.

MANOKWARI, BUKAMATA - Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari menyelenggarakan Dialog Interaktif dengan tema 'Mendorong Pembentukan Perwakilan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) di Papua Barat'.

Hadir sebagai narasumber Biro Administrasi Otonomi Khusus Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat, diwakili Vitalis Yumthe. Kemudian Kepala Perwakilan Komnas HAM Papua, Frits Ramandey melalui saluran telepon. Serta Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari Advokat Yan Christian Warinussy.

Juga turut memberi keterangan melalui telepon seluler, salah satu korban dari peristiwa dugaan pelanggaran HAM Berat Wasior 2001 yang namanya dianonim (dirahasiakan).

Kepala Perwakilan Komnas HAM Papua dalam paparannya menjelaskan bahwa kehadiran Perwakilan Komnas HAM di Manokwari, Papua Barat merupakan hal yang urgen dan sangat mendesak.

"Hal ini menurut saya disebabkan dua alasan, pertama karena pertimbangan letak geografis antara kota Jayapura dengan Manokwari, dan kedua karena dari sisi penanganan kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM Berat di Papua Barat membutuhkan hadirnya Kantor Perwakilan tersebut," kata Ramandey.

Ramandey menambahkan, untuk kepentingan menghadirkan Perwakilan Komnas HAM di Provinsi Papua Barat, maka Gubernur Papua Barat menyurati Ketua Komnas HAM RI di Jakarta dengan tembusan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB).

Sementara itu, Vitalis Yumthe mewakili Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat menyampaikan pandangan bahwa di dalam Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pembagian Dana Otonomi Khusus (Otsus) Provinsi Papua Barat.

Disana di dalam pasal 8 ayat (1) huruf e, diatur tentang alokasi dana Otsus untuk pembiayaan kelembagaan yang amanatkan di dalam UU RI No.21 Tahun 2001 Tentang Otsus Bagi Provinsi Papua.

Kebutuhan hadirnya Perwakilan Komnas HAM di Papua Barat juga telah menjadi harapan dari para korban peristiwa dugaan pelanggaran HAM Berat di Wasior.

Salah satu korban yang dihubungi melalui sambungan telepon menyampaikan harapan para korban peristiwa Wasior berdarah tahun 2001 akan pentingnya penegakan hukum dan pemulihan trauma (trauma healing).

Sekadar diketahui, dalam rangka membentuk Perwakilan Komnas HAM di Papua Barat, LP3BH sudah melakukan studi banding ke Aceh. Serta LP3BH juga ikut menulis naskah akademik Perdasus tentang pembentukan Komisi Hukum Ad Hoc dan KKR.

#Papua Barat

Berita Populer