Pertama di Indonesia, Sumsel Gunakan Replikasi KPK Whistleblower Sistem

PALEMBANG, BUKAMATA - Provinsi Sumsel kembali bakal menjadi pilot projet berbagai program pemerintah pusat. Kali ini Sumsel di bawah kepemimpinan Gubernur Sumsel H. Herman Deru, akan menjadi Provinsi Pertama yang menerapkan penggunaan Replikasi KPK Whistleblower Sistem (KWS) di Indonesia.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), selama ini menangani pengaduan menggunakan KWS untuk berbagai kepentingan KPK. Termasuk untuk penanganan perkara dan kegiatan lainnya. Kini, KPK berinisiatif agar sistem juga dapat digunakan di institusi lainnya.

Makanya, KPK selama ini sudah mereplikasikan sistem ke 14 kementerian dan lembaga di pusat, dan ini sudah berjalan. Untuk tahap berikutnya sekarang, Pemprov ingin ini digunakan oleh Pemda.

"Nah kedatangan kami ini untuk sampaikan usulan itu supaya nanti di wilayah Sumsel, baik provinsi maupun kab/kota bisa mereplikasikan itu (sistem KWS)," ujar Koordinator Unit Koordinasi dan Supervisi Bidang Pencegahan (Korsupgah) KPK Asep Rahmat Suwandha.

Hal ini diungkapkan langsung Asep Rahmat yang akrab disapa Cecep, saat beraudiensi dengan Gubernur Sumsel H. Herman Deru, di ruang tamu Gubernur Jumat (10/7/2020).

Agar ini bisa segera diterapkan, Cecep memastikan, KPK akan memberikan sistem KWS secara gratis tanpa harus membeli lisensi dan lainnya.

Bahkan, nanti KPK akan memberikan bimbingan teknis dan support sampai sistem benar-benar berjalan, termasuk mengawal jika dalam perjalannnya menemui kesulitan serta siap memberikan asistensi dan konsultasi.

Satunya dari sisi aksebilitas yang lebih luas, karena masyarakat bisa menyampaikan informasi dari mana saja dan kapan saja. Tanpa perlu telepon atau tulis surat. Cukup lewat ponsel atau email.

Turut hadir Plt. Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Dr. Akhmad Najib, S.H., M.Hum., Inspektur Provinsi Sumsel Bambang Irawan SE., MM.,Ak.,CA., Kadis Kominfo H. Achmad Rizwan, S. STP, MM., dan Kadinsos Mirwansyah, SKM., MKM.