Nurdin Tegaskan Tak Ada Pungutan untuk Surat Keterangan Bebas Covid-19

MAKASSAR, BUKAMATA - Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah, mengapresiasi kebijakan Pj Wali Kota Makassar, Rudy Djamaluddin, untuk memberlakukan surat keterangan bebas Covid-19.

Menurutnya, itu efektif untuk menekan laju Covid-19 di ibukota Provinsi Sulsel ini. Bisa dilakukan dengan menutup perbatasan Kota Makassar. Hanya warga yang mengantongi surat bebas Covid-19 yang bisa masuk.

Namun, Nurdin menegaskan, tidak boleh ada pembayaran untuk keperluan surat keterangan bebas Covid-19 tersebut, yang menggunakan metode rapid test.

Nurdin juga meminta, kebijakan itu terintegrasi dengan daerah lain. Pasalnya, jika kebijakan yang sama tidak diberlakukan daerah lain, maka itu kata Nurdin akan sia-sia belaka.

“Kita ingin perbatasan itu seperti check point dimana pendatang langsung diperiksa di situ dan surat bebas Covid-19 langsung keluar," pungkasnya.

Sebelumnya, Pj Wali Kota Makassar, Rudy Djamaluddin akan memberlakukan pemeriksaan surat keterangan bebas Covid-19 bagi warga luar kota yang ingin masuk ke Kota Makassar. Itu bagian dari upaya memutus rantai penyebaran virus corona.

Itu disampaikan Rudy saat menggelar rapat Kordinasi (rakor) dengan jajaran Forkopimda Makassar, SKPD dan seluruh camat, di Posko Induk Covid 19, Jalan Nikel Raya, Sabtu (27/6/2020) lalu.

“Jadi siapapun yang masuk di Kota Makassar harus punya surat keterangan bebas Covid-19. Kita tidak pernah tahu misal ada yang ke Maros dari Maros dia tidak mematuhi aturan protokol kesehatan entah terpapar dimana dan kembali ke Makassar membawa virus tanpa ada tanda-tanda. Nah, itu yang kita waspadai,” kata Rudy yang juga Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Makassar.

Untuk penerapannya sendiri, kata dia, pihaknya masih menggodok dan berkordinasi dengan pihak terkait seperti dinas perhubungan, dinas kesehatan, TNI dan Polri.

Selain itu, Rudy juga sementara membentuk tim percepatan dengan bermuara pada tiga konsep yakni unsur kepatuhan, unsur kejujuran dan saling pegang tangan untuk menyadarkan masyarakat.

Tiga unsur ini dinilai Rudy sangat penting karena jumlah pasien positif Covid-19 bertambah. Hal ini dikarenakan tidak patuhnya masyarakat terhadap protokol kesehatan, tidak jujurnya masyarakat jika sedang merasakan gejala virus.

“Jadi kita panggil juga tim dari Unhas, tim epidemiologi yang memang mampu menggambarkan bagaimana status terhadap suatu pandemi atau penyakit yang berdampak pada suatu populasi di masyarakat,” ucapnya.

Tim ini, kata dia, nantinya akan melakukan pendekatan yang lebih humanis kepada masyarakat yang masih belum paham tentang pentingnya mematuhi protokol kesehatan dan rapid test.

Tak hanya itu, ia meminta camat, lurah agar lebih massif berkomunikasi dengan RT/RW untuk selalu memantau warganya.

“Jadi nanti kita lihat di RT/RW mana yang jumlah positif warganya sudah tinggi akan kita akan lock down sementara atau kita bawa isolasi ke hotel,” jelasnya.

Sementara itu, Kapolrestabes Makassar, Kombes Pol, Yudhiawan menyatakan siap untuk terus membantu pemerintah Kota Makassar.

“Jadi saya bersama TNI menyasar beberapa tempat seperti cafe, masjid-masjid, pasar tradisional, warkop-warkop dan mall-mall. Yang tidak mematuhi protokol kesehatan kami langsung tegur ditempat. Ini massif kita lakukan,” jelasnya.

Ia mengaku khusus di pasar tradisional pendekatannya masih sulit. Oleh karenanya, ia dan jajarannya akan terus melakukan peringatan dan peneguran.