Aswad Syam
Aswad Syam

Kamis, 18 Juni 2020 21:33

Aviliani: New Normal Belum Akan Memunculkan Lapangan Kerja Dalam Tempo Cepat

Covid-19 yang "menyerang" Indonesia sejak Maret, telah memporakporandakan UMKM, yang menyerap 60 persen tenaga kerja. Masih ada sekitar 40 persen tenaga kerja yang bertahan di sektor formal. Mereka berharap, Juli sudah membaik.

BUKAMATA - Narasi Institute, kembali menggelar Zoominari. Temanya, "Masa Depan Ketenagakerjaan Indonesia di Tengah Protokol Ekonomi New Normal". Dipandu host Pakar Kebijakan Publik, Achmad Nur Hidayat dan Co-Host Fadhil Hasan (Ekonom Senior), menghadirkan dua pembicara. Yakni, Ekonom Senior, Aviliani PhD, dan pemerhati ketenagakerjaan, Abdul Malik.

Pada kesempatan tersebut, Aviliani memaparkan, bahwa sebenarnya Bappenas itu sudah punya mapping mengenai ketenagkerjaan. Itu sebelum Covid. Kelihatannya ke depan kata dia, pendidikan di Indonesia akan semakin baik. Sekarang kelihatannya, sangat banyak pengangguran.

Keternagakerjaan kita kata Aviliani, masih didominasi sektor informal 60 persen. Sisanya 40 persen, sektor formal. Tapi memang ke depan lanjut dia, mau tidak mau, sektor informal akan menjadi tren. Karena sejak Covid ini, terjadi perubahan paradigma di dalam organisasi terutama perusahaan.

Organisasi atau perusahaan itu kata Aviliani, merasakan dalam dua bulan terakhir, ternyata working from home itu sangat efektif. Sehingga, kemungkinan beberapa perusahaan multinasional sudah melakukan.

"Misalnya Google, sudah mengatakan bahwa 10 tahun ke depan akan menggunakan working from home. Kemudian perusahaan mobil di Italia, yang masuk kerja hanya produksi. Yang bukan bagian produksi, hanya bekerja dari rumah," ujarnya.

Ini kata Aviliani, akan diikuti oleh organisasi-organisasi juga di Indonesia. Mereka akan memisahkan mana yang akan hadir di kantor dan mana yang tidak.

"Itu artinya apa? Sektor formal pun akan mengalami penurunan pendapatan. Karena, dengan bekerja dari rumah, tak perlu lagi dapat lembur, transport bahkan uang makan," sebutnya.

Sehingga lanjut dia, apabila tenaga kerja ini tidak kreatif, maka akan terjadi penurunan pendapatan. Justru kalau tenaga kerja ini kreatif, justru akan mendapatkan tambahan penghasilan yang lebih besar, karena bisa mengambil pekerjaan di tempat lain. Jadi ini lanjut dia, bisa jadi peluang, juga bisa jadi ancaman.

Itu di sektor formal. Bagaimana di sektor informal. Aviiani bilang, kalau kita lihat memang kena dampak pada saat Covid. Pada krisis 1998, yang kena duluan itu perusahaan. Tapi saat Covid-19 ini pada Maret, yang kena pertama itu UMKM. Nah, UMKM di Indonesia itu menyerap 97 persen angkatan kerja. Makanya jadi terkena dampak signifikan. Makanya pemerintah terpaksa meningkatkan BLT dan bansos, karena UMKM ini memang yang parah dan memicu penurunan kelas, dari hampir miskin ke miskin. Kalau kelas menengah, turun ke hampir miskin. "Jadi penurunan kelas terjadi pada ketika Covid," terangnya.

Untuk New Normal ini apakah akan cepat kembali? Menurut Aviliani belum. Karena UMKM ini, dan entry barriernya cepat. Tapi prilaku masyarakatnya, ini yang berubah. New Normal kata Aviliani, belum menunjukkan masyarakat kita akan memperbanyak konsumsi di sektor sekunder. Jadi mereka ini masih di sektor primer plus.

"Plusnya itu untuk makanan kesehatan, vitamin. Kalau barang sekunder, misalnya, kalau orang disuruh belanja baju di mal, mungkin tidak akan belanja baju. Cuma jalan-jalan. Jadi kebutuhan sekunder ini tidak otomatis," sambungnya.

Maka kata Aviliani, diperlukan inovasi dan kreativitas bagaimana mengubah sektor usaha ini dari kebutuhan sekunder menjadi kebutuhan primer.

"Saya kasih contoh, beberapa perusahaan yang mengubah produknya. Misalnya, perusahaan garmen menjadi perusahaan masker. Kemudian ada batik yang karena kemarin WFH kebanyakan orang tinggal di rumah sehingga religiusnya tinggi, maka dibuatlah batik itu menjadi sajadah. Nah, jadi mengubah core bisnisnya tetap, tapi produknya yang betul-betul dibutuhkan masyarakat," lanjutnya.

Kecepatan UMKM untuk mengubah ini kata Aviliani, tidak mudah. "Jadi menurut saya, New Normal belum akan memunculkan lapangan kerja yang begitu cepat. Mungkin baru 20 atau 30 persen akan tumbuh. Tapi yang lainnya, belum akan terjadi. Nanti di bulan Juli baru akan terjadi," ungkapnya.

Menurut Aviliani, di bulan Juli ini akan kita lihat. Apakah demand ini akan meningkat signifikan. Demand ini kata dia, tergantung pendapatan. Pendapatan dari kalangan yang hampir miskin tadi lanjut Aviliani, belum tentu akan terjadi. Jadi mungkin perusahaan baru mengalami problem di cashflow. kalau problem di cashflow, baru PHK akan terjadi.

Sektor usaha besar sebut dia, belum akan melakukan PHK besar-besaran. Sektor UMKM yang duluan. "Jadi menurut saya, 40 persen tenaga kerja ini masih bertahan. Mudah-mudahan Juli ini bisa recover. Kalau tidak recover, sektor usaha itu akan punya problem. Makanya mereka bilang, saya bertahannya sampai Juli," terangnya.

"Nah, apa yang kita lihat? Yang bisa kita lihat adalah, kalau pertumbuhan ekonomi 1 persen hanya bisa menyerap 200 ribu, kalau jaman dulu 500 ribu. Apalagi kalau diperkirakan pertumbuhan kita hanya 2 persen. Berarti akan banyak angkatan kerja baru, yang biasanya setahun itu ada 1,5 juta hingga 2 juta angkatan kerja baru. Itu berarti tidak akan terserap. Kalau 200 ribu kita anggap kerjasama dengan sebelum Covid, berarti akan terserap 400 ribu dong. Berarti akan ada setengah juta orang lagi yang tidak akan mendapatkan tempat kerja baru," paparnya.

Problem yang juga menarik lanjut Aviliani, skillable kita rendah sekali. Tentu kata dia, berbeda orang yang pernah ikut kursus dengan orang yang tidak pernah ikut kursus. Aviliani memperkirakan, mungkin hanya 80 persen tidak ikut kursus. Makanya yang lagi tren kata dia adalah kartu prakerja. Kartu prakerja ini menurut Aviliani, mungkin ke depan harus disesuaikan kebutuhan. Karena kalau inisiatifnya itu tergantung orang mau ambil apa silakan, nanti orang punya sertifikat tapi tidak bisa kerja. Jadi, tidak terjadi link and match antara kebutuhan kerjaan dengan yang membutuhkan.

"Sekarang saja sudah terjadi, apalagi ke depan. Program pemerintah ini sudah bagus dengan kartu prakerja ini, tapi mungkin harus disesuaikan dengan kebutuhan pekerja. Supaya penyerapan itu terjadi. Sekarang ini, yang dibutuhkan itu banyak. Tapi tidak ada yang memenuhi kualifikasi. Saya takutnya ke depan akan banyak penganggur yang pendidikannya bagus," terangnya.


Dia mengungkap, kenapa tidak terjadi konflik sosial yang tinggi di Indonesia. Menurutnya, karena pengganggur kebanyakan masih pada level pendidikannya rendah. Tapi kalau nanti ke depan, pendidikannya mulai bagus, lulusan akademi tapi tidak mendapatkan kerja. Ini yang bahaya. Biasanya lanjut Aviliani, kelas menengah yang makin tinggi yang tidak mendapat pekerjaan, konflik sosialnya akan lebih mudah memicunya. Kenapa? karena mereka memiliki akses informasi. Sementara yang di bawah akses informasinya tidak banyak.

"Ini yang menurut saya, akan beda pengangguran sekarang dengan lima atau sepuluh tahun ke depan," tegas Aviliani.

"Penganggurannya sudah banyak terdidiknya. Bukan SMA malah, tapi sudah perguruan tinggi," tambahnya.

Aviliani melanjutkan, kalau kita lihat by sector, sektor primer yang banyak menyerap tenaga kerja, yaitu pertanian, pertambangan dan industri. Kalau dilihat struktur, menurut Aviliani memang masih tinggi. Tapi kalau dilihat pertumbuhan ekonominya, paling rendah.

"Itu apa artinya? Artinya bahwa ke depan, penyerapan tenaga kerja di sektor primer ini akan rendah. Yang akan tinggi justru di sektor jasa," tambahnya.

Padahal lanjut dia, sektor jasa itu pertumbuhannya tinggi tapi tidak menyerap tenaga kerja yang besar. Jadi nanti akan terjadi gap. Industri mungkin akan menggunakan robot, jadi tidak akan menggunakan buruh yang banyak. Sektor jasa yang membutuhkan skill. Makanya kata dia, skill ke arah jasa ini yang harus di-mapping ke kartu pra kerja.

"Akan dibutuhkan di sektor jasa yang tercermin dalam pertumbuhan ekonomi. Ini yang menurut saya, mungkin di Bappenasnya sudah dibuat, tetapi strategi dari tahun ke tahun belum menunjukkan arah ke sana. Jadi kita punya rencana jangka panjang, tapi startegi setiap tahunnya tidak mengarah ke tujuan yang mau kita capai. Sehingga yang diubah, RPJM dibandingkan strateginya," terangnya.

Itu lanjut dia, terjadi pada sektor migas. Migas kita kata dia, tidak pernah berubah. Yang diubah roadmap-nya.

"Kita nanti akan begitu. Ini jadi PR besar. Karena sektor yang menyerap banyak tenaga kerja tumbuhnya makin rendah, jadi pilihan kita apakah kita memang mau ke sektor jasa. Apakah sektor primer ini ke depan akan kita kembangkan menjadi global value change? Atau menjadi supply change yang akan tetap menyerap tenaga kerja. Saya belum melihat ke arah sini. Karena selama ini kampanye kita selalu ke pariwisata, dan pariwisata ini membutuhkan skill. Bukan ke arah yang unskill. Dan bukan sektor primer," ungkapnya.

Ini kata dia, yang mengkhawatirkan, bahwa tenaga kerja kita ini akan makin banyak dan penyerapannya makin kecil. Akibatnya akan terjadi yang namanya urbanisasi global.

Di negara maju kata Aviliani, membutuhkan tenaga kerja yang sifatnya skill. Jadi kemungkinan akan terjadi perpindahan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri. Tapi yang tadinya unskill menjadi skill.

"Apakah ini bagus atau tidak? Bagus karena kita dapat devisa. Tapi yang dak bagus karena yang bagus-bagus keluar jadi yang tinggal di Indonesia yang dak bagus-bagus, yang jadi beban negara," ujarnya.

#Zoominari #Achmad Nur Hidayat #Ekonomi Indonesia

Berita Populer