Prof Hikmahanto: Tujuan Kita Bernegara Ada di 5 Sila Pancasila

JAKARTA, BUKAMATA - Zoominari digelar Narasi Institute yang dipandu sang founder, Achmad Nur Hidayat, mengangkat tema "Relevansi Pancasila dalam Menghadapi Krisis Dulu dan Krisis Masa Depan Imbas Covid-19".

Kali ini, Guru Besar HI Universitas Indonesia yang juga Rektor Universitas Ahmad Yani, Prof Hikmahanto Juwana, yang memberikan pandangan. Dia mengatakan, bahwa kalau kita bicara Pancasila, dalam pidatonya, Bung Karno menjawab pertanyaan peserta, apa yang menjadi resum detree, alasan mendasar bagi kita dalam bernegara.

Bung Karno kemudian mengatakan, alasan kita bernegara didasarkan pada lima hal. Yaitu Ketuhanan yang Maha Esa, di mana kita ingin membuat sebuah negara yang berketuhanan. Karena kata Hikmahanto, bangsa Indonesia sejak dahulu kala sudah berketuhanan itu.

"Bahkan sebelum Islam datang, masyarakat sudah percaya bahwa ada kekuatan yang di luar dirinya," ujarnya.

Lalu kedua lanjut Prof Hikmahanto, berprikemanusiaan. Hal asasi kata dia, harus diperhatikan. Di Amerika Serikat kata dia, mereka yang mendengung-dengungkan sebagai kampiun demokrasi, mereka yang mengklaim sangat menghargai hak asasi manusia, tapi kita lihat sekarang, bahwa negara besar, negara super power itu, tapi masyarakatnya berprilaku seperti negara berkembang.

"Infrastrukutr boleh negara maju, tapi cara mereka mengambil tindakan, seperti bagaimana mereka menjarah barang-barang dan sebagainya. Memang awalnya kemarahan publik. Tapi kemudian ada juga yang memanafaatkan situasi. Bahkan Donald Trump mengatakan antifasisme berada di belakang ini semua adan dia mengklaim bahwa mereka inilah biang kerok dan mereka pelaku teror," terang Prof Hikmahanto.

Prof Hikmahanto menambahkan, sebagaimana kita tahu, bahwa Donald Trump, butuh command enemy. Sehingga menjadikan gerakan antifasis itu sebagai command enemy.

"Nah dalam konteks Pancasila, resum detree kita, kita lihat kanan kiri kita, command enemy yang harus dihadapi. Apalagi kalau kita berbicara Indonesia yang sangat ragam coraknya, sangat luar biasa. Tidak bisa disamakan. Kita ada Papua, ada Kalimantan. Ragam berbeda, Infrastruktur berbeda, bahasa berbeda. Kita butuh Persatuan Indonesia," ungkapnya.

Tanpa persatuan lanjut Prof Hikmahanto, apa jadinya negara ini, tidak akan besar.

Dalam pengmbilan keputusan lanjut dia, harus bermusyarawah. "Kita tidak mau yang mayoritas menindas minoritas, yang minoritas menjadi tirani. Tetapi kita bermusyarawah untuk sampai ke mufakat. Ujungnya ini adalah keadilan. Kita tidak ingin seperti terjadi di Amerika Serikat. Di mana gap antara miskin dan kaya jauh sekali," terangnya.

Menurutnya, tidak terbanyangkan oleh kita, di negara yang dianggap berkembang, tidak menghargai demokrasi, ternyata kejadian itu bisa terjadi di Amerika.

Kata kuncinya untuk negara kita kata Prof Hikmahanto, kita bisa menjalankan lima sila dalam Pancasila.

"Kita fight dalam 30 S PKI karena kita punya command flatform. Musuh kita bersama saat ini siapa, Covid-19. Bisa meruntuhkan ekonomi, meruntuhkan hakikat manusia," jelasnya.

Prof Hikmahanto lalu mengutip Rosseau, yang mengatakan, man is born free. Yang namanya manusia kata dia, lahir dengan suatu kebebasan. Sekarang ini, di seluruh dunia, kita tidak bisa lagi menjalankan kebebasan.

"Kita di rumah masing-masing. Ada karikatur, kita seperti di penjara. Kita seperti di kebun binatang yang ditonton binatang-binatang," imbuhnya.

Pemerintah kata dia, tidak bisa membiarkan kita terus di rumah. Ke depan ada new normal. Ada kenormalan baru. "Intinya, man born is free, tetapi everywhere dia harus mematui peraturan," ungkapnya.

Manusia kata dia, ingin hidup sebebas-bebasnya. Tapi kita dibatasi, dibatasi norma agama dari Ketuhaan yang Maha Esa. Dibatasi norma sosial, dibatasi hukum. Itu semua lanjut dia, dibuat agar tercapai namanya perdamaian, ketertiban.

"Termasuk new normal ini. Kita boleh bebas tapi penyebaran Covid-19 secara massif tidak terjadi. Konteks ini masih relevan untuk diterapkan," paparnya.

Menurutnya, Indonesia pernah punya sejarah kelam. Pada 1998, terjadi kemarahan publik, lalu kemarahan ditunggangi aksi anarkis.

"Ini yang seharusnya rakyat Amerika saat ini paham bahwa ada yang mengambil kesempatan. Trump mengatakan mereka akan menurunkan garda nasional. Bukan militer. Kemudian mengatakan dengan persitiwa ini mengharapkan militer turun, tapi militer bilang tidak," ungkapnya.

Ini lanjut dia, bisa terjadi di Indonesia. Sekarang kata dia, susah mengatakan negara maju dan berkembang dari sisi peradaban kita semua sama.

"Apa yang menjad pengekang. Kalau di Indonesia ada Pancasila. Kalau di Amerika Polisi. Tapi polisi itu brutal, melakukan tindakan represif. Terlebih kalau yang ditangkap itu berkulit hitam. Ini yang akan dilawan rakyat di Amerika," terangnya.

Imej yang sekian lama dibangun di Amerika kata Prof Hikmahanto, bisa sia-sia. Bahwa sama saja di negara berkembang.

"Kita peringati pancasila bukan hanya sebatas seremonial. Tapi bagaimana kita bisa menjalankan itu dalam setiap napas kehidupan kita," ungkapnya.

China yang dianggap komunis lanjut Prof Hikmahanto, ternyata juga mempraktikkan agama rakyatnya. "China itu akan beda dengan banyak negara, ternyata tidak. Sistem ekonominya sangat liberal. Lepas dari itu, yang penting bagi pengelola negara itu, kesejahteraan itu sangat penting," tambahnya.

"Kalau dalam perspektif saya apakah cara-cara itu bisa memberikan kesejahteraan. Di Pancasila sudah sangat jelas, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," pungkas Prof Hikmahanto.

Sementara itu, dosen ilmu politik, Chusnul Mar'iyah mengatakan, negara bukan dibentuk oleh satu orang. Menurutnya, ada sejumlah tokoh di BPUPKI. Bukan cuma satu orang saja. Menurutnya, di BPUPKI ada tokoh yang sangat keras berbicara soal dasar negara dan Islam, dia adalah Ki Bagus Hadikusumo, sehingga tidak dimasukkan dalam tim 9.

Menurutnya, Pancasila yang kita kenal, adalah Jakarta Charter, yang awalnya di sila pertama yang diubah dengan kebesaran hati tokoh-tokoh Islam. Namun ki bagus Hadikusumo kata Chusnul tenang karena dijanjikan akan dibentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Sementara itu, Ketua Umum DPN Partai Gelora Indonesia, Anis Matta pada Zoominari itu bilang, dalam bernegara kita butuh ide semua orang, dan pemimpin butuh kelapangan dada untuk menerima yang terbaik.