Anggaran Pilkada tak Perlu Ditambah, Ini Hitungan Nurani Strategic

MAKASSAR, BUKAMATA - Keinginan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menambah anggaran Pilkada serentak 2020 dianggap tak terlalu urgen. Alasan penambahan anggaran karena pembelian Alat Pelindung Diri (APD) bagi penyelenggara dan pengawas, bisa di-refocusing dari anggaran lain.

Hal tersebut disampaikan Direktur Nurani Strategic, Nurmal Idrus. Malah menurutnya, keputusan pemerintah dan DPR untuk melanjutkan pilkada serentak di masa pandemi Covid-19 adalah keputusan yang justru bisa menghemat anggaran.

Nurmal membeberkan pola penghitungan versi lembaganya, agar anggaran pilkada tak perlu ditambah dan bahkan bisa menghemat.

"Ada beberapa tahapan yang biasanya membuat duit KPU banyak tersedot bisa ditiadakan, salah satunya seperti acara seremonial gebyar pilkada damai di awal masa kampanye. Biasanya ratusan juta duit KPU habis di acara itu. Karena kampanye dirancang virtual, dan tidak mengumpulkan massa, maka acara seperti itu layak ditiadakan," katanya, Minggu (31/5/2020).

Nurmal kemudian menyisir beberapa kegiatan yang bisa dihemat pada tahapan yang tersisa. Pertama, bimbingan teknis penyelenggara untuk pendataan pemilih dihilangkan dan diganti dengan bimtek virtual. Demikian pula dengan bimtek rekapitulasi calon perseorangan.

"Kedua, anggaran bisa dihemat dari tahapan pendaftaran calon. KPU biasa terpaksa mengeluarkan uang lebih untuk menjamu ribuan rombongan calon kepala daerah yang datang mendaftar. Itu ditiadakan saja dan diganti dengan pendaftaran yang hanya maksimal diikuti 20 orang, paslon ditambah istri, ketua-ketua parpol pengusung dan tim inti," tambahnya.

Tahapan kampanye, kata Nurmal, menjadi tahapan yang membuat duit KPU bisa lebih dihemat. Selain meniadakan acara seremonial gebyar kampanye damai, juga tugas KPU untuk ikut mengurusi kampanye paslon sebaiknya ditiadakan.

"KPU jangan lagi mengurusi pencetakan dan pemasangan alat peraga dan sosialisasi media massa paslon seperti selama ini. Biarkan paslon yang melakukannya sendiri. Sebab ratusan bahkan miliaran rupiah bisa dihemat dari tahapan kampanye ini," ujarnya.

Mantan ketua KPU Makassar ini bahkan mengusulkan hal yang lebih ekstrem. Yaitu, mengurangi jumlah penyelenggara di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS).

"Kelompok Petugas Pemungutan Suara (KPPS) sebaiknya dikurangi karena beban tugas di pilkada itu jauh lebih ringan daripada pileg. Usul saya, dari 7 orang jadi 5 orang saja," katanya.

Menurut Nurmal, pengurangan jumlah KPPS itu akan menghemat ratusan juta rupiah. Hitungannya, dengan honor KPPS yang Rp500 ribu per orang maka akan dihemat Rp1 juta per TPS. "Jika TPS-nya saja 2.000 buah, maka akan didapat dana segar Rp2 miliar," tambahnya.

Pengurangan jumlah KPPS, kata Nurmal, dimungkinkan karena beban pemungutan dan penghitungan suara lebih rendah di pilkada kali ini.

"Penghitungan suara di Pilkada itu tak serumit pileg yang banyak calon. Pilkada biasanya paling banyak 5 paslon, jadi formulirnya tak terlalu rumit. Jika KPU serius, mereka tak selayaknya meminta penambahan anggaran. Apalagi, di tengah wabah ini teman-teman KPU selayaknya lebih memperlihatkan empati," demikian Nurmal.