MAKASSAR - Penjabat (Pj) Wali Kota Makassar, Prof Yusran Jusuf kena 'semprot' Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah. Ia dianggap serampangan dan terkesan asal-asalan dalam mengeluarkan kebijakan ditengah pandemi Covid-19.
Teguran keras untuk Yusran berawal dari kebijakannya yang membolehkan digelarnya resepsi pernikahan. Kebijakan itu dianggap Nurdin sangat berisiko ditengah kampanye Pempov Sulsel yang meminta warga beraktifitas di rumah saja.
Bagi Nurdin, kebijakan itu sangat tidak populis. Sebaliknya, justru sangat merugikan masyarakat, khususnya di Kota Makassar.
"Kita sedang gencar-gencarnya meminta masyarakat untuk tetap di rumah saja, justru Pj Wali Kota membolehkan masyarakat berkumpul di luar dengan membolehkan pelaksanaan resepsi pernikahan. Keputusan ini terlalu dini, dan tidak mempertimbangkan dampaknya," tegas Nurdin, Selasa (26/5/2020).
Kata mantan bupati Bantaeng dua periode itu, seharusnya Pj Wali Kota terlebih dahulu berkoordinasi dengan Pemprov Sulsel sebelum mengambil keputusan. Terlebih lagi, jika kebijakan itu menyangkut keselamatan banyak orang.
"Fokus kita saat ini bagaimana terus menekan penyebaran Covid-19 tidak semakin banyak. Harusnya kita menghargai apa yang sudah dijalankan sebelumnya, bagaimana pejabat sebelumnya getol melakukan itu," tambah Nurdin.
Ia pun meminta Pj Wali Kota Makassar agar tidak mengeluarkan kebijakan yang dapat membuat masyarakat kebingungan. Katanya, diperbolehkannya menggelar resepsi pernikahan sama saja dengan memberi ruang penyebaran Covid-19.
"Harusnya kita menghargai pengorbanan para tim medis yang sudah bekerja keras. Mereka rela meninggalkan keluarga demi mencegah dan menyelamatkan pasien Covid-19," demikian Nurdin.
TAG
BERITA TERKAIT
-
Di HUT ke-78 GPIB Immanuel, Munafri Tekankan Pentingnya Peran Gereja Jaga Keharmonisan Kota
-
Wali Kota Appi Ingin PKK Makassar Hadir Lebih Dekat, Bantu Keluarga dan Warga yang Membutuhkan
-
Melinda Aksa Soroti Tantangan Sampah Makassar dalam Seminar Nasional Ekoteologi
-
Lontara+ Disorot SAFEnet, Makassar Didorong Hadirkan Layanan Digital Ramah Disabilitas
-
Perpanjang Kontrak 6.472 PPPK Paruh Waktu, Appi: Bentuk Perhatian Pemkot dan Cegah Pengangguran