Nurdin Halid: Gubernur dan Pj Walikota Tak Boleh Beda Kebijakan

MAKASSAR - Standar ganda penegakan Perwali Nomor 22 Tahun 2020 dalam penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Kota Makassar mengundang banyak sorotan. Ada yang melarang toko non sembako beroperasi, namun di sisi lain ada pula yang memberi sinyal agar toko besar non sembako bisa tetap beroperasi.

Terkait hal tersebut, Plt Ketua DPD I Golkar Sulsel, Nurdin Halid angkat bicara. Ia meminta jajaran pemerintahan di Sulsel kompak dalam penanganan Covid-19.

"Gubernur dan walikota harus satu pendapat, tidak boleh ada perbedaan kebijakan dalam melawan virus corona. Intinya harus jaga kebersamaan," katanya dalam rapat virtual dengan jajaran pengurus Golkar se Sulsel, Sabtu (9/5/2020).

Menurut wakil ketua umum DPP Partai Golkar itu, kedisiplinan dan ketegasan dari masyarakat yang akan menentukan berhasil tidaknya upaya memerangi pandemi ini. Saat ini, kata NH, kesehatan masyarakat diatas segalanya.

"Harus dihilangkan politik-politik itu. Gubernur dan walikota harus satu dan tidak boleh ada beda pilihan," tambah mantan ketua umum PSSI itu.

NH mengakui jika memang ada sisi dilematis dalam pemberlakuan PSBB ini. Hal itu disebabkan karena adanya perbedaan kebijakan antara pemerintah pusat, provinsi hingga kabupaten/kota.

"Memang dilematis soal PSBB, pusat sedikit melonggarkan dengan angkutan umum boleh bergerak. Namun ditolak oleh beberapa gubernur. Sebenarnya bisa saja ada pelonggaran aturan PSBB tapi harus tetap mengedepankan protokol kesehatan," demikian NH.