DPRD Makassar Rampungkan Ranperda Produk Hukum Daerah

MAKASSAR - Jumat, 8 Mei 2020. DPRD kota Makassar menggelar rapat finalisasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Produk Hukum Daerah di ruang Paripurna lantai III DPRD Makassar.

Rapat Ranperda tersebut dihadiri para anggota pansus, serta pejabat Organisasi Perangkat Daerah lingkup Pemkot Makassar, salah satunya Kepala Bagian Hukum Pemkot Makassar, Umar.

Ketua Pansus Ranperda Produk Hukum Daerah, Ari Ashari Ilham mengatakan, sebanyak 118 pasal Ranperda tersebut agar tidak terjadi pemborosan Peraturan Daerah (Perda).

Baca Juga : 

• DPRD Makassar Soroti Minimnya Keterlibatan Tenaga Kerja Lokal di Kawasan Industri
• Kawal Aspirasi Atlet Disabilitas, DPRD Makassar Desak Pemenuhan Hak Bonus
• Serapan Anggaran akan Jadi Fokus Pengawasan DPRD Makassar di APBD 2025
• Dinas PU dan Komisi C DPRD Makassar Tingkatkan Sinergitas
• Komisi C DPRD Kota Makassar Dorong Sinergi Eksekutif-Legislatif Demi Pembangunan Berkelanjutan

“Banyak sebenarnya poin pentingnya ini kita susun ini Produk Hukum Daerah, karena melihat bahwa banyak Perda yang mubazir,” kata Ari.

Politis Nasdem itu berharap, dengan hadirnya Produk Hukum Daerah ini akan menjadi petunjuk kepada pemerintah kota meminimalisir, serta selektif dalam membuat Perwali ataupun Perda.

“Seperti ada suatu kebijakan yang diatur dalam banyak Perwali sehingga kita menganggap itu mubazir. Kita berharap kedepannya dengan adanya kompas ini,” jelasnya.

“Eksekutif dapat selektif dalam membuat Perda termasuk Perwali dapat dibatasi sehingga ini akan tepat sasaran,” terangnya.

Selain itu Ari mengungkapkan, rapat finalisasi ini merupakan tahapan akhir pembahasan Ranperda untuk kemudian di asistensi dan konsultasikan ke Gubernur Sulawesi Selatan.

"Hasil asistensi ini kemudian dikirim ke Kementerian untuk disempurnakan menjadi produk hukum daerah (Perda),” pungkasnya.

Sementara, Sekretaris Pansus Penyusunan Produk Hukum Daerah Anton Paul Goni mengatakan, konsultasi dan esistensi ke Gubernur Sulsel tujuannya agar produk hukum daerah ini tidak tumpang tindih.

"Jadi tujuannya itu agar produk hukum daerah yang kita buat ini tidak tumpang tindih dengan aturan yang ada di provinsi setelah itu baru kita kirim ke Kementrian," terangnya.