BUKAMATA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan untuk melarang warga melakukan mudik Lebaran.
Menteri Perhubungan Ad Interim, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, keputusan terkait mudik itu merupakan langkah bertahap. Strategi itu menurutnya merupakan strategi militer.
"Strategi pemerintah seperti strategi militer itu adalah strategi bertahap bertahap bertingkat berlanjut semua dipersiapkan matang, cermat," kata Luhut, Selasa (21/4/2020).
Pemerintah sebelumnya tidak melarang mudik, tapi mengimbau masyarakat untuk tidak mudik. Untuk mendorong warga tidak mudik diberikan bantuan sosial agar perantau bisa bertahan dan tidak pulang ke kampung halamannya.
Luhut menilai langkah-langkah itu seperti persiapan militer yang hendak perang. Semua dipersiapkan dahulu secara matang sebelum turun ke medan perang. Dia menyebutnya sebagai strategi bertahap, bertingkat dan berlanjut.
"Jadi kalau diumpamakan proses militer, persiapan logistik dilakukan, sosialisasi dilakukan, latihan disiapkan baru ini eksekusi," ujar Menko Maritim dan Investasi ini, dilansir Detikcom.
Sekadar informasi, pelarangan mudik ini berlaku mulai 24 April 2020. Pemerintah juga akan menyiapkan sanksi bagi warga yang tetap nekat mudik. Sanksi itu akan berlaku pada 7 Mei 2020.
BERITA TERKAIT
-
Luhut Bocorkan akan Ada 67.870 Lapangan Kerja Baru di Akhir Tahun 2025
-
Warga Makassar Bisa Titipkan Kendaraan di Polsek Maupun Polrestabes Saat Mudik
-
KPK Ingatkan ASN dan Penyelenggara Negara Tak Gunakan Kendaraan Dinas untuk Mudik
-
Pemerintah Beri Diskon Tarif Tol 20 Persen pada Mudik Lebaran 2025
-
Luhut Usul ke Prabowo Hilangkan BBM Subsidi