Ingatkan Pemkot Makassar Soal Pembagian Sembako, DPRD Sulsel: Jangan Bolong-bolong!

MAKASSAR, BUKAMATA - Wakil Ketua DPRD Sulsel, Ni'matullah Erbe, mengingatkan Pemerintah Kota Makassar. Ia meminta agar penyaluran bantuan sembako selama penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dilakukan dengan teliti.

Mulai dari data penerima bantuan yang harus akurat, serta setiap golongan yang terdampak harus tersentuh bantuan.

"Paling penting adalah pendataan Pemkot Makassar harus detail. Jangan bolong-bolong. Itu berpotensi menimbulkan konflik," tegas Ulla, sapaan karibnya.

"Mereka (Pemkot Makassar) menganggarkan cukup besar. Angka itu kalau dialokasikan dengan tepat saya kira akan cukup," tambahnya.

Ketua Demokrat Sulsel itu, juga mengingatkan bahwa penyaluran bantuan di tengah pandemi seperti ini berbeda dengan penyaluran bantuan pada kondisi yang lain.

"Jangan lagi ada yang bias di lapangan. Ini tidak boleh terjadi. Lebih baik terbuka dan transparan. Pandemi hanya bisa dilawan dengan kolaborasi semua pihak," demikian Ulla.

Pemkot Makassar sendiri akan menyalurkan bantuan sembako kepada warga terdampak Covid-19. Berdasarkan data Dinas Sosial, bantuan yang akan diserahkan menyasar 60.000 kepala keluarga (KK).

Penyaluran sembako diutamakan kepada warga kurang mampu, kategori miskin, serta yang terkena imbas pemutusan hubungan kerja di perusahaan atas wabah Covid-19 ini.

Penyaluran sembako tersebut dimulai hari ini, Selasa (21/4/2020). Tepat bertepatan dengan masa uji coba pemberlakuan PSBB di Kota Makassar.