MAKASSAR - Dinas Perdagangan Kota Makassar meminta kepada pelaku usaha kuliner agar tidak melayani pemesanan makan dan minum di tempat.
Pelaku usaha restauran, rumah makan, cafe, warung kopi, warung makan, dan restauran cepat saji diimbau hanya melayani pemesanan untuk dibawa pulang.
Imbauan itu tertera dalam Surat Imbauan Nomor: 800/0605/Disdag/IV/2020 Tentang Peningkatan Kewaspadaan Khusus untuk Pelaku Usaha terhadap Resiko Penularan Covid-19 (Virus Corona) tertanggal 7 April 2020.
"Kami imbau pelaku usaha kuliner tidak lagi melayani makan dan minum di tempat. Pemesanan hanya untuk dibawa pulang (take away), dan pesan antar," kata Kepala Dinas Perdagangan Kota Makassar, A M Yasir, Selasa (7/4/2020).
Kebijakan ini ditempuh Dinas Perdagangan Kota Makassar untuk menekan angka penyebaran Covid-19 di kota Makassar. Bila ada pelaku usaha yang tidak mematuhi imbauan ini, maka sanksi berjenjang akan diberlakukan.
"Kami akan imbau terus sampai tiga kali. Apabila tidak mematuhi akan dikenakan sanksi, mulai dari teguran sampai pencabutan izin," tegas Yasir.
Ia menambahkan, Dinas Perdagangan Kota Makassar akan berkordinasi dengan Satpol PP Kota Makassar untuk mengawal pemberlakuan surat himbauan ini di tengah pandemi Covid-19 yang melanda Makassar.
"Semua kita upayakan agar pandemi ini segera berlalu sehingga situasi dan kondisi kota Makassar bisa berangsur - angsur normal seperti sedia kala," harapnya.
Dalam surat edaran itu juga disebutkan agar pelaku usaha kuliner menerapkan protokol Covid - 19 dalam melayani pelanggan seperti menyiapkan hand sanitizer, thermo meter gun, physical distancing, serta tetap menjaga kebersihan diri dan lingkungan.
BERITA TERKAIT
-
Di HUT ke-78 GPIB Immanuel, Munafri Tekankan Pentingnya Peran Gereja Jaga Keharmonisan Kota
-
Wali Kota Appi Ingin PKK Makassar Hadir Lebih Dekat, Bantu Keluarga dan Warga yang Membutuhkan
-
Melinda Aksa Soroti Tantangan Sampah Makassar dalam Seminar Nasional Ekoteologi
-
Lontara+ Disorot SAFEnet, Makassar Didorong Hadirkan Layanan Digital Ramah Disabilitas
-
Perpanjang Kontrak 6.472 PPPK Paruh Waktu, Appi: Bentuk Perhatian Pemkot dan Cegah Pengangguran