Ditempatkan di RS Unhas dan RS Wahidin, Sulsel Kini Miliki Alat Check Up Covid-19
Pemerintah Provinsi Sulsel terus melakukan berbagai upaya untuk mengantisipasi penyebaran virus Corona di Sulsel. Salah satu dengan mendatangkan alat check up Covid-19.
MAKASSAR - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel bergerak cepat dalam mencegah dan mendeteksi keberadaan virus corona atau Covid-19. Kini, Sulsel telah memiliki alat sendiri untuk melakukan check up Covid-19.
Menurut Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah, alat tersebut akan ditempatkan di RS Pendidikan Unhas dan RSUP Wahidin Sudirohusodo Makassar.
Dengan adanya alat tersebut, katanya, tak perlu lagi mengirim sampel ke Jakarta untuk diuji. Alat tersebut juga bisa digunakan untuk provinsi lain, di Kawasan Timur Indonesia (KTI).
"Kita sudah siap untuk pengecekan. Pemprov akan segera melakukan pembenahan laboratorium, kita menambah peralatan-peralatan yang belum cukup. Sekarang tinggal menunggu legitimasi atau ijin dari Kementerian Kesehatan," kata Nurdin Abdullah, Rabu (18/3/2020).
Mantan bupati Bantaeng dua periode itu juga menginstruksikan pengadaan alat untuk pemeriksaan sampel darah pasien dalam pengawasan virus corona. Sebab, katanya, terlalu lambat jika harus menunggu berhari-hari hanya untuk memeriksa sampel darah.
"Coba bayangkan, ada empat sampel kita kirim, sudah hari kelima belum ada jawaban. Ini kan membuat masyarakat kita jadi stres. Nah kalau kita bisa mengecek sendiri, itu hitungan menit saja sudah selesai," jelasnya.
Nurdin Abdullah juga sudah menginstruksikan kepada Kepala Dinas Kesehatan Sulsel agar segera menghadap ke Menteri Kesehatan, untuk membicarakan mengenai izin alat tersebut. Apalagi, katanya, Sulsel adalah representasi dari Kawasan Timur Indonesia sehingga harus mengambil gerak cepat.
"Saya sudah minta Dinas Kesehatan segera menghadap Menkes supaya kita ditetapkan sebagai laboratorium yang bisa mendeteksi (sampel Covid-19)," ujarnya.
Disinggung soal dipilihnya RS Unhas dan RS Wahidin sebagai tempat pengoperasian alat tersebut, Nurdin Abdullah punya alasan tersendiri. Ia menyebut jika kedua rumah sakit itu memiliki tenaga kesehatan yang sudah teruji untuk mengelola alat uji sampel tersebut.
"Itu orang-orang sudah teruji semua. Kita tinggal menunggu legitimasi dari Kementerian Kesehatan," pungkasnya.
